Metapos.id, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan di dunia pendidikan tinggi. Perdebatan muncul setelah Universitas Hasanuddin mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan kampus.
Kebijakan tersebut membuat Unhas menjadi perguruan tinggi negeri pertama yang menjalankan dapur MBG di area kampus. Pemerintah pun menilai langkah itu sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan sosial dan program nasional.
Meski begitu, beberapa perguruan tinggi mulai menyatakan penolakan. Sejumlah akademisi berpendapat kampus sebaiknya tetap memprioritaskan kegiatan pendidikan dan penelitian.
Universitas Indonesia termasuk kampus yang secara terbuka menyampaikan keberatan. Menurut pihak universitas, mahasiswa sudah memiliki kebebasan dan kemampuan menentukan pola konsumsi masing-masing.
Oleh sebab itu, UI tidak sepakat jika kampus berperan sebagai pengelola layanan makanan massal. Kampus juga menilai program tersebut berpotensi mengalihkan fokus institusi pendidikan tinggi.
Selain itu, pihak universitas meminta pemerintah melakukan pembahasan lebih menyeluruh sebelum kebijakan diterapkan luas. Mereka menekankan pentingnya menjaga fungsi fasilitas akademik agar tetap mendukung kegiatan belajar dan riset.
Sikap serupa turut disampaikan Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta. UII menilai perguruan tinggi memiliki tugas utama dalam pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
Di sisi lain, pemerintah tetap berupaya memperluas pelaksanaan program MBG di berbagai wilayah. Program itu diharapkan mampu membantu peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Meski demikian, diskusi mengenai keterlibatan kampus dalam program MBG diperkirakan masih akan berlanjut. Kalangan akademisi berharap pemerintah tetap mempertahankan peran universitas sebagai pusat pengembangan intelektual.
