Metapos.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki cukup dana untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Menurutnya, dana tersebut akan bersumber dari uang negara hasil sitaan para koruptor yang telah dikembalikan ke kas negara.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai sumber dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran proyek kerja sama Indonesia–Tiongkok tersebut. Ia menegaskan bahwa pembayaran utang Whoosh tidak akan membebani keuangan negara, karena pemerintah tengah berupaya memulihkan dan mengamankan aset-aset negara yang sebelumnya disalahgunakan oleh oknum korup.
Duitnya ada, kita mampu, kita kuat. Uangnya dari duit negara yang tadinya dikorupsi. Saya hemat, enggak saya kasih kesempatan untuk dikorupsi lagi,” ujar Prabowo, Senin (4/11/2025).
Prabowo menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari komitmennya memperkuat pengelolaan keuangan negara, agar dana publik dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
Menurutnya, hasil sitaan atau pengembalian dana korupsi seharusnya dikembalikan kepada rakyat melalui program-program yang memberikan manfaat nyata.
Salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah dengan mendanai proyek-proyek strategis nasional, termasuk Kereta Cepat Whoosh yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat mobilitas masyarakat.
Proyek kereta cepat ini merupakan hasil kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dengan nilai investasi lebih dari Rp 100 triliun. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar cicilan utang kepada pihak Tiongkok. Prabowo menyebut total pembayaran mencapai sekitar Rp 1,2 triliun per tahun, angka yang dianggap masih wajar jika dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh masyarakat.
Enggak ada masalah, karena kita bayar Rp 1,2 triliun per tahun. Manfaatnya besar—mengurangi macet, polusi, dan mempercepat perjalanan,” jelasnya.
Prabowo menegaskan bahwa proyek Whoosh bukan sekadar alat transportasi, melainkan juga simbol kemajuan dan efisiensi waktu yang dapat meningkatkan produktivitas nasional. Ia juga menuturkan bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih penuh tanggung jawab atas proyek ini.
Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut,” tegasnya.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah ingin menunjukkan bahwa pembayaran utang proyek Whoosh tidak akan membebani APBN secara berlebihan. Sebaliknya, dana hasil penyitaan aset koruptor akan dimanfaatkan secara lebih produktif untuk memenuhi kewajiban negara sekaligus mendanai program pembangunan lainnya.
Prabowo menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang cermat dan transparan, agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
