Metapos.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh menteri, kepala badan, dan pimpinan lembaga di Kabinet Merah Putih bahwa jabatan dan kekuasaan tidak bersifat permanen. Pesan tersebut disampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa setiap pemerintahan dan pemimpin memiliki masa pengabdian yang terbatas. Oleh karena itu, ia meminta seluruh anggota kabinet memanfaatkan kepercayaan yang diberikan rakyat dengan bekerja secara maksimal demi kepentingan bangsa.
“Setiap masa ada pemerintahnya, setiap pemerintah ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya, dan setiap pemimpin punya masanya,” kata Prabowo.
Presiden menyampaikan bahwa pemerintah masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti peningkatan kesejahteraan guru, penciptaan lapangan kerja, hingga pengentasan kemiskinan ekstrem. Berbagai persoalan tersebut, menurutnya, harus menjadi fokus utama seluruh jajaran pemerintah.
Ia juga menegaskan bahwa amanah dari rakyat harus dijawab melalui kinerja yang nyata serta upaya konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Sidang Kabinet Paripurna kali ini menjadi yang pertama digelar setelah sekitar empat bulan. Sebelumnya, pertemuan serupa terakhir berlangsung pada 13 Maret 2026.
Pada kesempatan yang sama, Prabowo turut menanggapi kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mempertanyakan anggapan bahwa program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan dianggap sebagai pemborosan anggaran.
Menurut Prabowo, perhatian publik semestinya juga diarahkan pada persoalan kebocoran ekonomi yang nilainya jauh lebih besar. Ia menilai MBG merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.
Sidang Kabinet Paripurna dihadiri para menteri, wakil menteri, utusan khusus presiden, serta kepala lembaga. Agenda tersebut menjadi forum evaluasi pelaksanaan program pemerintah sekaligus membahas percepatan realisasi berbagai program prioritas nasional.
