Metapos.id, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya terhadap masa depan pendidikan Indonesia. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/10/2025), Prabowo menginstruksikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengalokasikan sebagian dana hasil sitaan kasus korupsi crude palm oil (CPO) senilai Rp 13 triliun ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Mungkin yang Rp 13 triliun diserahkan Jaksa Agung ke Menteri Keuangan, sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan,” ujar Prabowo dalam arahannya.
Presiden menegaskan, dana hasil rampasan korupsi dan efisiensi anggaran negara harus kembali pada rakyat , terutama untuk investasi jangka panjang di bidang pendidikan.
Uang-uang yang kita dapat dari koruptor itu sebagian besar akan kita investasi di LPDP,” tegasnya. “Kita ingin Indonesia bisa mengejar negara-negara lain dalam bidang pendidikan.”
Langkah ini merupakan bagian dari visi besar Prabowo untuk membangun generasi unggul. Ia juga menyinggung rencana pengembangan SMA Garuda, sekolah unggulan yang diharapkan mampu mencetak calon pemimpin masa depan bangsa.
Segala upaya akan kita lakukan untuk mengejar ketertinggalan. Pendidikan adalah kunci masa depan anak-anak kita,” kata Prabowo penuh semangat.
Penyerahan uang sitaan tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada Kementerian Keuangan, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo. Dana senilai Rp 13 triliun itu berasal dari kasus korupsi ekspor CPO dan turunannya yang melibatkan tiga korporasi besar: PT Wilmar Group, PT Musim Mas, serta anak perusahaan PT Permata Hijau Group, yakni PT Nagamas Palmoil Lestari.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap hasil kejahatan korupsi dapat diubah menjadi investasi untuk mencetak sumber daya manusia unggul — menjadikan uang haram berubah menjadi harapan bagi masa depan bangsa.
