Metapos.id, Jakarta — Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kewajiban menyampaikan laporan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kondisi kabut asap kepada ASEAN terus dilakukan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Vahd Nabyl mengatakan, penyampaian informasi tersebut merupakan bagian dari mekanisme kerja sama negara-negara ASEAN dalam menghadapi persoalan kabut asap yang berpotensi melintasi batas negara.
“Indonesia selalu memenuhi seluruh kewajiban pelaporan harian dan tindakan wajib Alert Level 3 sesuai SOP MAJER (Monitoring, Assessment, and Joint Emergency Response),” kata Nabyl dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (5/9/2026).
Sebelumnya, ASEAN Secretariat (ASEC) yang menjalankan fungsi sebagai Interim ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC) memberlakukan status siaga kawasan pada Alert Level 3 sejak 26 Agustus 2026.
Pemberlakuan status tersebut membuat seluruh negara anggota ASEAN harus menyampaikan Situation Report (SITREP) setiap hari. Laporan itu berisi perkembangan situasi, termasuk peta yang menggambarkan arah atau pergerakan asap.
Seluruh laporan kemudian diteruskan kepada National Focal Point masing-masing negara anggota ASEAN.
Nabyl menuturkan bahwa Indonesia terus mengirimkan informasi terbaru mengenai perkembangan karhutla kepada Sekretariat ASEAN yang menjalankan fungsi sebagai kantor interim ACC THPC.
Informasi yang diberikan mencakup data titik panas, situasi lingkungan, hingga potensi arah penyebaran asap di berbagai wilayah.
Pemerintah juga menyampaikan perkembangan penanganan karhutla, mulai dari langkah respons darurat hingga kegiatan pemadaman yang dilakukan dalam cakupan luas.
Di samping itu, laporan Indonesia mencakup penguatan sinergi antarpihak dalam menangani karhutla. Kolaborasi tersebut melibatkan unsur pemerintah, perusahaan, serta masyarakat di tingkat lokal.
“Indonesia senantiasa mengedepankan kerja sama dengan negara-negara tetangga, menjaga hubungan bilateral yang baik, khususnya dalam menghadapi isu lingkungan yang memiliki dampak lintas batas seperti kabut asap,” ujar Nabyl.
Ia menambahkan, pemerintah terus menjaga komunikasi dengan negara-negara di kawasan seiring adanya pemantauan asap di beberapa wilayah Indonesia maupun Asia Tenggara.
Koordinasi regional tersebut dilakukan bersamaan dengan langkah pemerintah dalam menekan dan menangani karhutla di wilayah Indonesia.
Selain itu, Indonesia bersama negara-negara ASEAN meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi karhutla akibat kondisi cuaca yang kering serta faktor iklim.
“Indonesia juga memanfaatkan kerangka kerja sama ASEAN agar kabut asap dapat tertangani dengan baik,” kata dia.
