Metapos.id, Jakarta – Pemerintah tengah membenahi efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk mengevaluasi harga patokan dan validitas data penerima manfaat.
Langkah tersebut dilakukan di tengah besarnya anggaran MBG yang disebut mencapai Rp1 triliun per hari.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengatakan pemerintah sedang mengkaji ulang harga patokan Rp15.000 per porsi agar dapat menyesuaikan kondisi geografis Indonesia, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Termasuk tadi begini, ke daerah 3T ada di wilayah timur, silakan dikaji apakah sama nih dengan yang di Jawa Rp 15.000? Silakan dikaji,” ujar Agustina Arumsari di Kompleks Istana, Jakarta.
Selain harga, pemerintah juga membenahi validitas data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran.
“Bapak Presiden benar-benar memberikan arahan agar data diperbaiki dulu supaya bisa mengambil keputusan yang tepat. Yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silakan tidak usah menerima lagi, fokuskan pada desil bawah di daerah tertinggal,” tambahnya.
Di sisi lain, ahli riset operasional Dhanan Sarwo Utomo menilai pembenahan MBG perlu menggunakan pendekatan sains dan data agar lebih efisien sekaligus mengurangi celah praktik korupsi.
“Yang terjadi pada MBG bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Sistem ini sejak awal dibajak oleh pemburu rente karena sistem konvensional mematok harga secara kaku, tanpa mengindahkan jumlah porsi dan kepadatan wilayah yang bisa dipegang mitra,” tegas Dhanan.
Dhanan yang merupakan Assistant Professor bidang Riset Operasional di Heriot-Watt University mengusulkan penerapan metode Lelang Kombinatorial, yang menurutnya telah diterapkan dalam program Programa de Alimentación Escolar (PAE) di Cili.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat membuka persaingan penawaran untuk paket wilayah yang berdekatan sehingga mitra dapat menekan biaya operasional melalui efisiensi rute logistik dan pembelian dalam jumlah besar.
“Sistem semacam ini sangat ampuh menutup celah korupsi dan praktik bagi-bagi jatah. Penentuan pemenang tender tidak lagi bergantung pada lobi-lobi di ruang tertutup atau kedekatan politik, melainkan dihitung murni secara matematis dengan komputer yang transparan,” jelas Dhanan.
Menurutnya, penerapan sistem pengadaan berbasis sains juga berpotensi menghemat anggaran negara tanpa menghilangkan peran pelaku usaha kecil dan UMKM lokal.
“Penerapan sistem ini terbukti menghemat kas negara hingga 8% di Cili. Jika diterapkan pada anggaran MBG kita, penghematannya bisa mencapai Rp26 triliun. Pemerintah juga tetap bisa membatasi kuota monopoli perusahaan besar, sehingga sisa wilayahnya wajib didistribusikan kepada pelaku UMKM lokal,” tutupnya.
Dengan evaluasi harga dan data penerima yang tengah dilakukan BGN, serta usulan pengadaan berbasis riset operasional, pembenahan MBG diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus memastikan manfaat program diterima kelompok yang paling membutuhkan.
