Metapos.id, Jakarta – Pemerintah Aceh mengajukan permohonan dukungan kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), untuk membantu penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di provinsi tersebut.
Permintaan tersebut disampaikan melalui surat resmi, menyusul luasnya dampak bencana terhadap kehidupan masyarakat serta kerusakan infrastruktur di berbagai wilayah. Pemerintah daerah menilai upaya pemulihan membutuhkan dukungan tambahan dari lembaga internasional yang memiliki pengalaman dalam penanganan bencana.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyebutkan bahwa UNDP dan UNICEF dinilai memiliki rekam jejak kuat dalam mendukung proses pemulihan pascabencana, termasuk keterlibatan keduanya saat Aceh dilanda tsunami pada 2004.
Berdasarkan pendataan sementara, kerusakan infrastruktur tercatat terjadi di 18 kabupaten dan kota. Dampak tersebut memengaruhi akses transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta fasilitas publik lainnya yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Data sementara juga mencatat ratusan korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor. Selain itu, sejumlah warga masih dinyatakan hilang dan proses pencarian terus dilakukan oleh tim gabungan.
Situasi ini meningkatkan kebutuhan akan bantuan logistik, pemulihan infrastruktur, serta perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak dan keluarga terdampak bencana.
Hingga kini, sebanyak 77 lembaga bersama 1.960 relawan telah terlibat dalam upaya penanganan bencana di Aceh. Para relawan berasal dari berbagai unsur, mulai dari komunitas lokal, organisasi nasional, hingga mitra internasional.
Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi atas solidaritas dan kontribusi seluruh pihak yang telah membantu penanganan darurat dan pemulihan awal bagi masyarakat terdampak.
Meski demikian, pemerintah daerah menilai tantangan ke depan masih besar, terutama dalam pemulihan sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang mengalami kerusakan signifikan.
Dengan melibatkan UNDP dan UNICEF, Pemerintah Aceh berharap proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan, sekaligus mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
