Metapos.id, Jakarta – Upaya pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, melalui Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati akhirnya berakhir tanpa hasil. Dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat (31/10), DPRD Pati memutuskan untuk tidak memakzulkan Sudewo, melainkan memberikan rekomendasi perbaikan kinerja bagi pemerintahannya.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Pati itu mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Sejumlah massa juga terlihat menggelar aksi di luar gedung selama sidang berlangsung. Berikut rangkuman lima fakta penting di balik kegagalan upaya pemakzulan tersebut:
1. Hanya Satu Fraksi Ajukan Pemakzulan
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menjelaskan bahwa dari tujuh fraksi yang ada, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang secara tegas mengusulkan pemakzulan terhadap Bupati Sudewo. Sementara enam fraksi lainnya memilih jalur rekomendasi perbaikan.
“Dari tujuh fraksi, hanya PDIP yang menghendaki pemakzulan. Enam fraksi lainnya—Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, dan Golkar—meminta agar Bupati diberikan kesempatan memperbaiki kinerjanya,” ujar Ali.
2. 36 Anggota DPRD Sepakat Minta Perbaikan
Sebanyak 36 anggota DPRD Pati sepakat agar Bupati Sudewo melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerjanya.
“Hasil rapat paripurna hak angket menyatakan pendapat berupa rekomendasi untuk memperbaiki kinerja Bupati Pati ke depan,” jelas Ali Badrudin.
3. Pandangan Berbeda dari Tiap Fraksi
Dalam pandangan fraksinya, PDI Perjuangan melalui Danu Ikhsan menyatakan bahwa Bupati Sudewo telah melanggar sumpah jabatan serta ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Ia mendesak agar hasil penyelidikan hak angket diteruskan ke Mahkamah Agung.
“Bupati Pati telah melanggar sumpah janji jabatan. Hasil penyelidikan harus ditindaklanjuti dengan usul pemberhentian melalui Mahkamah Agung,” ujar Danu.
Sementara itu, fraksi-fraksi lain seperti PKS, Golkar, PPP, Gerindra, PKB, dan Demokrat mengambil sikap berbeda. Mereka menilai Sudewo masih perlu diberi kesempatan memperbaiki diri.
“Setelah mencermati hasil hak angket, kami menilai perlu adanya peningkatan kinerja Bupati Pati di masa mendatang,” ujar Yeti Kristianti dari Fraksi Gerindra.
4. Sudewo Sambut Positif Keputusan DPRD
Menanggapi hasil rapat paripurna, Bupati Sudewo menyampaikan apresiasi kepada DPRD Pati. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif dan berjanji akan menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan.
“Penggunaan hak menyatakan pendapat adalah kewenangan DPRD, dan kami menghormatinya. Semua masukan akan menjadi bahan evaluasi kami untuk memperbaiki kinerja ke depan,” kata Sudewo melalui sambungan daring saat mengikuti paripurna.
Sudewo menegaskan dirinya siap berbenah demi kemajuan Kabupaten Pati.
“Kami telah mencatat semua masukan yang diberikan untuk menjadi langkah perbaikan agar pembangunan Pati semakin baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tambahnya.
5. Kekecewaan Massa di Luar Gedung DPRD
Sementara itu, keputusan DPRD yang menolak pemakzulan memicu kekecewaan massa yang berkumpul di luar gedung. Mereka menilai keputusan tersebut tidak mencerminkan hasil penyelidikan Pansus Hak Angket yang selama ini berlangsung.
“Kami sangat kecewa, karena banyak temuan di Pansus yang menunjukkan kesalahan kebijakan Bupati, tapi hasilnya malah tidak jadi dimakzulkan,” ungkap Mulyati, salah satu perwakilan massa di Alun-Alun Pati.
Ia menilai keputusan itu tidak berpihak kepada masyarakat. “Kami melihat banyak bukti yang seharusnya bisa menjadi dasar pemakzulan. Tapi ternyata keputusan DPRD justru membela Bupati,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, empat orang sempat diamankan polisi karena diduga membawa barang berbahaya saat unjuk rasa berlangsung.
