Metapos.id, Jakarta — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memastikan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU akan digelar pada bulan Syawal 1447 Hijriah atau sekitar April 2026.
Adapun pelaksanaan Muktamar ke-35 NU ditargetkan berlangsung pada pertengahan tahun, yakni Juli atau Agustus 2026.
Penetapan jadwal tersebut merupakan hasil Rapat Pleno PBNU yang diselenggarakan di Gedung PBNU, Jakarta, pada Kamis (29/1/2026). Keputusan itu disampaikan langsung oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar melalui keterangan pers, Jumat (30/1/2026).
Menurut Miftachul, rapat pleno secara resmi menyepakati waktu pelaksanaan agenda-agenda strategis organisasi pada 2026.
Munas dan Konbes NU akan menjadi forum penting untuk merumuskan arah kebijakan keulamaan dan keorganisasian, sementara Muktamar ke-35 NU disiapkan sebagai puncak konsolidasi organisasi.
Selain penetapan agenda, rapat pleno juga menegaskan komitmen PBNU dalam melakukan pembenahan tata kelola organisasi. Salah satu fokus utama adalah perbaikan sistem pengelolaan keuangan agar berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip organisasi.
Miftachul menegaskan bahwa seluruh jajaran pengurus PBNU menjalankan amanah semata-mata untuk berkhidmat kepada jam’iyah Nahdlatul Ulama. Ia mengingatkan bahwa NU dibangun atas semangat pengabdian, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok. “Yang kita lakukan adalah khidmat dan ikhtiar mencari keberkahan dari para muassis dan ulama pendahulu,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, PBNU juga menyepakati langkah tindak lanjut terkait penyelenggaraan Akademi Kader Nasional (AKN) NU, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap nota kesepahaman dengan pihak eksternal yang berpotensi merugikan organisasi.
Lebih lanjut, rapat pleno menegaskan bahwa setiap program strategis PBNU harus berjalan sesuai dengan Qonun Asasi, AD/ART, serta peraturan organisasi lainnya, dan dilaksanakan dengan arahan serta persetujuan Rais Aam PBNU.
“Seluruh keputusan ini diambil untuk menjaga marwah NU, memperkuat tata kelola organisasi, serta memastikan kesinambungan kepemimpinan dan program NU berjalan secara tertib dan konstitusional,” pungkas Miftachul.
