Metapos.id, Jakarta – Kasus dugaan korupsi yang menjerat pejabat negara kembali jadi sorotan publik. Terbaru, Kamis (22/8/2025), Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebezer (Noel), ditangkap KPK karena diduga melakukan pemerasan terkait sertifikasi K3. Noel bukanlah pejabat pertama yang terseret kasus serupa. Sejarah mencatat ada sejumlah menteri yang terlibat korupsi, namun hanya satu yang pernah dijatuhi hukuman mati, yakni Jusuf Muda Dalam.
Skandal Besar di Tengah Krisis
Jusuf Muda Dalam (JMD) menjabat sebagai Menteri Urusan Bank Sentral antara 1963–1966 di era Presiden Soekarno. Tugasnya mengelola keuangan negara dan kebijakan perbankan. Namun, lemahnya pengawasan kala itu membuat penyalahgunaan kewenangan terjadi besar-besaran.
Pada Agustus 1966, terbongkar kasus korupsi yang menyeret namanya. Berdasarkan laporan Anak Penyamun di Sarang Perawan (1966), JMD terbukti melakukan empat penyimpangan besar. Pertama, memberikan izin impor melalui skema Deferred Payment senilai US$270 juta. Kedua, menyalurkan kredit ke sejumlah perusahaan hingga menambah beban defisit. Ketiga, menggelapkan dana revolusi senilai Rp97,3 miliar. Keempat, menyelundupkan senjata dari Cekoslovakia.
Dana tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah. Ia membeli rumah, tanah, perhiasan, mobil, hingga menghamburkannya pada 25 perempuan, meski ia sudah memiliki enam istri. Skandal ini memicu kemarahan rakyat, apalagi kondisi ekonomi Indonesia kala itu sedang terpuruk dengan inflasi tinggi dan harga pangan melambung.
Proses Persidangan
Kasus JMD disidangkan pada 30 Agustus 1966 dengan Ketua Majelis Hakim Made Labde. Persidangan selalu dipadati masyarakat dan sering ricuh karena terdakwa berulang kali berkelit. Satu-satunya hal yang diakui JMD hanya soal dirinya yang menikah enam kali.
Setelah melalui serangkaian sidang, pada 8 Agustus 1966 majelis hakim menjatuhkan vonis.
“Dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya jatuhkan hukuman mati,” tegas Hakim Made Labde, dikutip harian Mertjusuar (10 September 1966).
JMD dinyatakan bersalah menyalahgunakan jabatan untuk korupsi besar-besaran dengan kerugian negara miliaran rupiah. Vonis juga mencakup penyitaan seluruh harta benda, termasuk enam rumah, empat mobil, serta tanah dan bangunan lain.
Latar belakang politiknya ikut memberatkan. Hakim menilai JMD memiliki kecenderungan pro-komunis melalui kebijakan di lembaganya, seperti mewajibkan lagu Internasionale, mengganti istilah “karyawan” menjadi “buruh,” hingga gagasan mempersenjatai buruh dan petani.
Ketua PBNU KH Moch Dahlan bahkan menganggap putusan itu masih terlalu ringan. “Seharusnya hukuman mati tiga kali, bahkan dilakukan di depan khalayak ramai,” ujarnya saat itu.
Akhir Riwayat
JMD sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 1967, namun ditolak. Vonis mati tetap dikuatkan. Meski begitu, eksekusi tidak pernah dilakukan. Pada September 1976, sebelum menghadapi regu tembak, JMD meninggal di penjara akibat tetanus.
Hingga kini, Jusuf Muda Dalam tercatat sebagai koruptor pertama sekaligus satu-satunya pejabat Indonesia yang pernah dijatuhi hukuman mati.
