Metapos.id, Jakarta – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menawarkan sayembara bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal terus menuai beragam respons. Sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu aksi main hakim sendiri dan menggeser proses penegakan hukum yang semestinya dilakukan oleh aparat.
Kriminolog sekaligus Guru Besar FISIP Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, mengatakan sayembara semacam itu masih bisa dipahami apabila hanya dimaksudkan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan di lingkungan sekitar. Meski demikian, ia mengingatkan agar langkah tersebut tidak dijadikan pola yang terus diterapkan dalam penanganan tindak kriminal.
Menurut Adrianus, sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum, Indonesia harus tetap mengandalkan mekanisme hukum serta peran aparat penegak hukum dalam menangani setiap tindak pidana. Ia juga menilai pemberian imbalan kepada warga yang menangkap pelaku kejahatan dapat mengubah tujuan utama penegakan hukum menjadi sekadar mengejar keuntungan finansial.
“Sebagai pemantik kesadaran atau pengingat, mungkin masih bisa diterima. Namun, jangan sampai menjadi kebiasaan karena penegakan hukum harus tetap berlandaskan aturan yang berlaku,” kata Adrianus.
Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut menyoroti kebijakan tersebut ketika menanggapi kasus pengeroyokan terhadap seorang pria yang diduga mencuri ayam di Kabupaten Buleleng, Bali. Menurut Pigai, kebijakan yang mendorong masyarakat mengejar pelaku kejahatan berpotensi memunculkan lebih banyak tindakan vigilantisme.
Pandangan serupa juga disampaikan Yusril Ihza Mahendra. Ia menilai sayembara penangkapan pelaku begal berisiko memicu tindakan di luar mekanisme hukum dan membuka peluang terjadinya aksi main hakim sendiri.
