Metapos.id , Jakarta — Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Desa Kediten, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, menghadapi persoalan pembiayaan.
Pengurus koperasi menyebut masih terdapat kekurangan pembayaran pembangunan sebesar Rp130.300.500. Kondisi tersebut membuat pengurus belum menandatangani berita acara penyerahan bangunan.
Ketua Kopdes Merah Putih Desa Kediten, Nur Rohman, mengatakan dana yang tersedia belum mampu menutup seluruh biaya pembangunan.
Berdasarkan papan informasi proyek, bangunan tersebut berdiri di atas lahan seluas 1.000 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 600 meter persegi.
Sementara itu, dana yang tercatat telah dibayarkan mencapai Rp920 juta. Adapun total kebutuhan pembangunan mencapai Rp1.050.300.500.
Artinya, terdapat selisih sekitar Rp130,3 juta yang hingga kini belum terselesaikan.
“Papan itu kami pasang, karena ada selisih yang belum dibayar. Sampai sekarang kami bingung mau mengadu ke mana,” ujar Nur, dikutip dari berbagai sumber, Kamis (10/9/2026).
Dibangun di Ketinggian 1.385 Mdpl
Bangunan Kopdes Merah Putih tersebut berada di Dusun Bukitsari, Desa Kediten. Lokasinya terletak di kawasan lereng Gunung Prau dengan ketinggian sekitar 1.385 meter di atas permukaan laut (mdpl).
Akses menuju lokasi cukup menanjak karena berada di kawasan perbukitan. Rumah penduduk serta lahan pertanian di sekitar bangunan juga berada mengikuti kontur wilayah.
Pembangunan gedung tersebut mulai dikerjakan pada akhir 2025. Nur Rohman memperkirakan pekerjaan dimulai sekitar November atau Desember, meski ia tidak mengingat waktu pastinya.
Menurutnya, anggaran awal pembangunan yang diketahui pengurus hanya sekitar Rp900 juta. Dalam proses pengerjaan, anggaran yang tersedia kemudian meningkat menjadi Rp920 juta.
Namun, jumlah tersebut tetap belum mencukupi kebutuhan pembangunan secara keseluruhan.
Pengadaan Material Menggunakan Nota
Persoalan pembiayaan juga berdampak pada pengadaan material. Sejak awal pembangunan, kebutuhan bahan bangunan diperoleh menggunakan sistem nota.
Material terlebih dahulu dibeli, kemudian nota pengadaan diserahkan untuk diproses pembayarannya.
Skema tersebut membuat pengurus harus menyediakan dana talangan untuk memenuhi kebutuhan material sebelum mendapatkan penggantian.
Karena keterbatasan modal, Nur Rohman mengaku meminta bantuan pemasok material dengan sistem utang.
Kondisi itu sempat menyebabkan pekerjaan pembangunan terhenti karena pembayaran material belum dapat diselesaikan.
Hingga kini, pengurus masih menunggu penyelesaian kekurangan anggaran tersebut sebelum proses serah terima bangunan dilakukan.
