Metapos.id, Jakarta – Pemusnahan arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo oleh KPU Surakarta kembali menjadi sorotan setelah Majelis Sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) menemukan bahwa dokumen tersebut hanya disimpan selama satu tahun sebelum dimusnahkan. Temuan ini muncul dalam sidang sengketa informasi ijazah Jokowi di Wisma BSG, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).
Dalam sidang, pemohon dari organisasi Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) mengaku terkejut saat membaca jawaban tertulis KPU Surakarta yang menyatakan bahwa berkas ijazah sudah dimusnahkan. Perwakilan KPU Surakarta menjelaskan bahwa pemusnahan dilakukan sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) berdasarkan PKPU Nomor 17 Tahun 2023, di mana buku agenda dinyatakan memiliki masa simpan 1 tahun aktif dan 2 tahun inaktif.
Penjelasan itu langsung dipertanyakan oleh ketua majelis. Ia menegaskan bahwa dokumen negara, termasuk salinan ijazah calon presiden, tidak boleh dimusnahkan hanya setelah satu tahun penyimpanan.
“Minimal lima tahun. Masa ada arsip yang baru satu tahun langsung dimusnahkan?” ujar ketua majelis dalam persidangan.
Majelis juga menekankan bahwa dokumen negara harus mengikuti ketentuan kearsipan nasional, bukan hanya JRA internal lembaga. Selama dokumen berpotensi menjadi objek sengketa, menurut ketua majelis, arsip tersebut tidak boleh dimusnahkan.
Pihak KPU Surakarta tetap berpendapat bahwa berkas pencalonan Jokowi tergolong arsip tidak tetap sehingga pemusnahannya dianggap sesuai aturan retensi internal.
Perdebatan tersebut menyoroti perbedaan penafsiran antara aturan internal KPU dan ketentuan kearsipan negara yang lebih luas. Majelis KIP menilai ijazah pencalonan presiden memiliki nilai hukum yang masih relevan dan karenanya tidak seharusnya dimusnahkan sebelum masa retensi minimal terpenuhi.
