Metapos.id, Jakarta – Kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modal di suatu negara. Bagi negara berkembang, investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, persoalan kepastian hukum kembali menjadi perhatian setelah munculnya perkara kepailitan yang melibatkan PT Dua Kuda Indonesia. Perusahaan tersebut merupakan anak usaha Zanyu Technology Group Co., Ltd., perusahaan publik asal Tiongkok.
Perkara tersebut kini menjadi perhatian di kalangan pelaku usaha karena menyangkut keberlangsungan perusahaan yang disebut masih menjalankan kegiatan produksi dan memiliki aktivitas ekspor.
Putusan Pailit Jadi Sorotan
Kasus PT Dua Kuda Indonesia bermula dari putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menyatakan perusahaan tersebut pailit.
Putusan itu mendapat keberatan dari pihak manajemen dan kuasa hukum perusahaan. Mereka menyatakan PT Dua Kuda Indonesia masih menjalankan operasional serta memiliki kapasitas produksi dan kegiatan ekspor.
Kuasa hukum PT Dua Kuda Indonesia dari ATS Law Firm juga menyoroti persoalan terkait daftar kreditur dalam perkara tersebut. Salah satu pemohon disebut memiliki kewajiban kepada PT Dua Kuda Indonesia berdasarkan putusan pengadilan di Tiongkok.
Achmad Taufan Soedirdjo, kuasa hukum PT Dua Kuda Indonesia, menilai perkara tersebut perlu mendapat perhatian karena menyangkut keberlangsungan perusahaan dan nilai ekonomi yang ada di dalamnya.
“Ini adalah contoh nyata bagaimana penyalahgunaan hukum kepailitan dapat menjadi senjata pemusnah nilai ekonomi. Klien kami adalah perusahaan sehat, solvent, dan beroperasi normal,” ujar Taufan dalam keterangan resminya.
Perkara tersebut juga disebut berdampak terhadap perusahaan induk di Tiongkok. Harga saham Zanyu Technology Group Co., Ltd. dilaporkan sempat mengalami tekanan hingga menyentuh batas bawah atau auto reject bawah.
Kepastian Hukum Jadi Perhatian Investor
Kasus PT Dua Kuda Indonesia dinilai tidak hanya berdampak pada perusahaan dan para krediturnya. Persoalan tersebut juga berpotensi menjadi perhatian investor asing yang mempertimbangkan kepastian hukum sebelum menanamkan modal.
Bagi investor, mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dan memberikan kepastian menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan keputusan investasi.
Pihak kuasa hukum menilai pemerintah perlu memastikan proses penegakan hukum berjalan secara adil. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor dan mempertahankan iklim investasi di Indonesia.
“Jangan sampai hukum kita menjadi introspeksi buruk bagi dunia internasional. Kami adalah perusahaan investasi yang sangat dibutuhkan,” tegas Taufan.
Keberlangsungan Operasional Jadi Taruhan
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan atau going concern. Izin untuk tetap menjalankan kegiatan usaha diharapkan dapat menjaga nilai perusahaan selama proses kepailitan berlangsung.
Namun, pihak perusahaan menyebut pelaksanaan kegiatan operasional masih menghadapi sejumlah kendala administratif di tingkat kurator.
Jika aktivitas produksi terhenti, dampaknya dapat meluas pada rantai pasok, kegiatan ekspor, hingga nilai aset perusahaan. Kondisi tersebut pada akhirnya juga dapat memengaruhi kepentingan para kreditur.
Selain persoalan bisnis, keberlangsungan PT Dua Kuda Indonesia juga menyangkut nasib lebih dari 1.060 pekerja. Mereka menggantungkan penghasilan pada operasional perusahaan.
Sejumlah aksi damai bahkan telah dilakukan para pekerja di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aksi tersebut menjadi bentuk kekhawatiran buruh terhadap keberlangsungan pekerjaan sekaligus tuntutan agar proses hukum memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
