Metapos.id, Jakarta — Muhammad Kerry Adrianto Riza, beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa sekaligus putra pengusaha Riza Chalid, menghadapi tuntutan 18 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan Pertamina Group.
Tuntutan tersebut disampaikan jaksa penuntut umum dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026). Dalam persidangan itu, jaksa menyatakan Kerry terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan yang dibacakan.
Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut Kerry membayar denda sebesar Rp1 miliar dengan subsider 190 hari kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp13,4 triliun.
Jika aset yang dimiliki tidak mencukupi untuk menutup kewajiban tersebut, maka akan diberlakukan pidana penjara tambahan selama 10 tahun.
Jaksa menguraikan bahwa nilai uang pengganti itu terdiri dari dua unsur, yakni kerugian keuangan negara sebesar Rp2,9 triliun dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp10,5 triliun.
Dalam dakwaan sebelumnya, penuntut umum juga mengungkap bahwa total kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai sekitar Rp285 triliun. Nilai tersebut merupakan gabungan antara kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara yang timbul akibat praktik tata kelola minyak mentah dan BBM yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
Kerugian tersebut mencakup nilai dalam mata uang asing sebesar 2,7 miliar dolar Amerika Serikat serta kerugian dalam rupiah sekitar Rp25,4 triliun, yang berasal dari proses pengadaan dan distribusi minyak yang dinilai bermasalah.
Jaksa juga menjelaskan bahwa kerugian perekonomian negara timbul akibat tingginya harga pengadaan BBM yang berdampak langsung terhadap beban ekonomi nasional, ditambah dengan keuntungan ilegal (illegal gain) yang dinikmati para pihak yang terlibat.
Dalam perkara ini, Kerry tidak berdiri sendiri. Ia didakwa bersama sejumlah pejabat dan direksi di lingkungan Pertamina Group, serta pihak swasta yang berperan dalam pengelolaan distribusi minyak mentah dan produk kilang.
Penuntut umum menegaskan bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tipikor dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena dilakukan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau pihak lain, serta menimbulkan kerugian besar bagi keuangan dan perekonomian negara.
Perkara ini pun menjadi sorotan nasional karena dinilai sebagai salah satu kasus korupsi sektor energi terbesar dalam sejarah penegakan hukum Indonesia, baik dari sisi nilai kerugian negara maupun aktor-aktor besar yang terlibat.
