Metapos.id, Jakarta, 22 Juli 2025 – Indonesia menegaskan komitmennya sebagai negara kedua di dunia yang mengadopsi Women Entrepreneurs (WE) Finance Code, sebuah inisiatif global untuk mengatasi kesenjangan akses pembiayaan bagi pelaku usaha perempuan. Komitmen ini pertama kali disampaikan oleh Menteri Keuangan RI dalam pertemuan tahunan World Bank-IMF di Marrakesh, Maroko pada Oktober 2023.
Melalui dukungan Asian Development Bank (ADB) dan Islamic Development Bank (IsDB), Indonesia terus memperkuat langkahnya dalam penerapan WE Finance Code. Proses ini dijalankan secara kolaboratif oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai Co-Champions.
Berbagai langkah telah ditempuh sejak Soft Launching di Desember 2023, termasuk Kick-off Meeting (Februari 2024), forum diskusi (Juni 2024), hingga peluncuran tahap pertama (Desember 2024) yang diikuti 11 institusi finansial dan asosiasi.
Dalam implementasinya, terdapat tiga output utama yang menjadi sasaran:
1. Definisi wirausaha perempuan yang disepakati bersama sebagai dasar penyusunan kebijakan, dan saat ini tengah diproses dalam rancangan Peraturan Presiden oleh Kementerian UMKM.
2. Pengembangan dan pemanfaatan data terpilah gender (sex-disaggregated data/SDD) oleh regulator dan pelaku industri untuk merancang kebijakan dan program yang tepat sasaran.
3. Aksi nyata dari investor dan lembaga keuangan untuk mendukung pelaku usaha perempuan melalui berbagai skema pembiayaan yang inklusif.
Pada National Adoption yang digelar hari ini (22 Juli 2025), terdapat tiga agenda utama:
Peluncuran Tim Nasional Akselerasi Keuangan untuk Wirausaha Perempuan, yang terdiri dari Dewan Pengarah dan Tim Teknis dengan 3 Pokja: Regulasi & Kebijakan, Data, dan Inovasi.
Pengenalan Piagam Nasional WE Finance Code Indonesia, yang menjadi acuan pelaksanaan program secara nasional.
Penandatanganan komitmen lanjutan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian, lembaga jasa keuangan, fintech, dan asosiasi pelaku usaha.
Dalam sambutannya, Mr. Yerzhan Jalmukhanov dari IsDB menyoroti pentingnya kolaborasi dan data gender sebagai kunci penguatan akses keuangan bagi perempuan. IsDB bersama ADB akan terus mendorong institusi lain untuk terlibat dan memperkuat kapasitas wirausaha perempuan melalui dukungan teknis.
Senada, Mr. Renadi Budiman dari ADB menekankan pentingnya aksi kolektif dalam menjadikan Indonesia sebagai model global penutupan kesenjangan pembiayaan. Menurutnya, jika WE Finance Code berhasil, dampaknya akan terasa dari peningkatan kesejahteraan keluarga hingga kontribusi terhadap ekonomi nasional.
Perwakilan Kementerian Keuangan, Heru Wibowo, mengungkapkan bahwa hingga akhir 2024, sekitar 95% dari Rp10 triliun dana pembiayaan mikro APBN disalurkan kepada perempuan. Selain itu, 49% penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pelaku usaha perempuan.
Sementara itu, Kristonia Lockhart dari IsDB menyampaikan bahwa kehadiran Tim Nasional adalah bukti keseriusan Indonesia dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, baik konvensional maupun syariah.
Beberapa institusi yang menandatangani komitmen pada tahap ini antara lain:
Kementerian dan Lembaga Pemerintah:
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Koperasi dan UKM
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Bappenas
5. Kementerian Perdagangan
6. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
7. Kementrian Perdagangan
Lembaga Keuangan & Perbankan:
8. Bank Syariah Indonesia
9. Maybank Indonesia
10. Permodalan Nasional Madani (PNM)
11. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
12. BPR Attaqwa
13. BPR Nusumma Group
14. BMT Beringharjo
Fintech dan Asosiasi:
15. Gandeng Tangan
16. MKI/Crowdo
17. Dana Syariah
18. Qazwa
19. Payquest
20. AFTECH
21. AFPI
22. ASBISINDO
Organisasi Perempuan dan UMKM:
23. PPUMI
24. ASPPUK
25. ABDSI
26. Aisyiyah (Muhammadiyah)
27. Muslimat NU
28. APINDO
Deputi Kementerian UMKM, Siti Azizah, menegaskan bahwa pembiayaan tetap menjadi tantangan besar bagi UMKM perempuan. Komitmen bersama dalam WE Finance Code diharapkan menjadi kunci untuk membuka akses yang lebih luas dan memberdayakan pelaku usaha perempuan secara menyeluruh.
