Metapos.id, Jakarta — Pemprov DKI Jakarta memperkuat langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung sampai September 2026.
Kesiapsiagaan dilakukan untuk menghadapi berbagai potensi dampak, mulai dari kekeringan, kesulitan memperoleh air bersih, kebakaran, hingga penurunan kualitas udara.
Sebanyak 1.027 personel disiapkan untuk mendukung penanganan di lapangan. Mereka berasal dari berbagai unsur dan lembaga yang memiliki peran dalam penanggulangan bencana serta pelayanan masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan langkah antisipasi perlu diperkuat mengingat fenomena El Nino diperkirakan masih berlangsung sampai awal 2027.
“Terlebih dengan kondisi El Nino yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027. Dampaknya perlu diantisipasi, mulai dari kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, hingga penurunan kualitas udara,” ujar Pramono, dikutip dari berbagai sumber, Rabu (2/09/26).
Pramono menyampaikan hal tersebut ketika memimpin Apel Jaga Jakarta Kesiapsiagaan Musim Kemarau Tahun 2026 di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).
Adapun personel yang dikerahkan melibatkan unsur Pemprov DKI, TNI, Polri, BNPB, BMKG, PAM Jaya, PMI, relawan, serta sejumlah mitra kebencanaan.
Pemprov DKI juga meningkatkan pengawasan di sejumlah wilayah yang dinilai memiliki potensi terdampak musim kemarau.
Koordinasi antarinstansi diperkuat agar penanganan dapat segera dilakukan ketika muncul persoalan di masyarakat.
Dalam menghadapi kemungkinan krisis air bersih, BPBD DKI Jakarta telah menyiapkan 29 unit mobil tangki.
Armada tersebut berasal dari 10 instansi dan lembaga yang dilibatkan dalam penanganan kebutuhan air masyarakat.
Selain itu, pemetaan kawasan yang berpotensi mengalami kekurangan air dilakukan secara lebih rinci hingga tingkat kelurahan. Langkah tersebut ditujukan agar bantuan dapat segera diarahkan ke lokasi yang membutuhkan.
Pramono meminta seluruh jajaran mengambil langkah pencegahan tanpa menunggu situasi berubah menjadi keadaan darurat.
Ketersediaan air bersih, pencegahan kebakaran, kondisi udara, kesehatan masyarakat, serta ketersediaan pangan menjadi sejumlah aspek yang harus terus dipantau.
“Saya meminta jajaran untuk tidak menunggu masalah terjadi. Pastikan air bersih tersedia, cegah kebakaran, jaga kualitas udara dan kesehatan warga, serta pantau stok pangan. Masyarakat juga perlu dilibatkan untuk menggunakan air secara bijak, mencegah sumber api, memastikan APAR tersedia, dan segera melaporkan potensi kebakaran,” tegasnya.
Potensi kebakaran juga menjadi perhatian selama musim kemarau. BPBD mencatat sebanyak 457 kejadian kebakaran terjadi di Jakarta sepanjang Juli hingga Agustus 2026.
Dari jumlah tersebut, 240 kejadian tercatat terjadi pada Agustus. Berdasarkan data sementara, faktor kelistrikan menjadi dugaan penyebab terbanyak dengan 169 kejadian.
Sementara itu, sampah menjadi objek yang paling sering terbakar. Tercatat sebanyak 122 kejadian kebakaran melibatkan objek tersebut.
“Pengawasan terhadap titik rawan dan edukasi pencegahan harus diperkuat. Sedangkan untuk Alat Pemadam Api Ringan (APAR), saya meminta setiap RW memilikinya, karena ini program sudah berjalan, saya yakin sekarang setiap RW sudah memilikinya,” ujar Gubernur Pramono.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat mengingatkan warga agar tidak ragu melapor ketika menghadapi persoalan kekurangan air bersih.
Masyarakat dapat memanfaatkan layanan darurat 112 untuk menyampaikan laporan. BPBD kemudian akan meneruskan penanganan dengan berkoordinasi bersama PAM Jaya.
“Setelah laporan diterima, BPBD akan berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk memfasilitasi distribusi air bersih ke lokasi yang membutuhkan. Ini yang kami sosialisasikan ke jajaran wali kota, kecamatan, dan kelurahan agar bilamana masyarakat menemukan kejadian kekeringan segera melaporkan ke 112 dan kami akan memfasilitasi dengan PAM Jaya untuk distribusi air bersihnya,” jelas Maruli.
