Metapos.id, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai potensi lonjakan harga pangan. Hal ini tidak terlepas dari eskalasi konflik di Timur Tengah yang hingga kini belum menunjukkan tanda mereda dan berpotensi memicu gejolak global.
Menurut Eko, pemerintah harus terus memantau pergerakan harga pangan dunia secara intensif. Ia juga menegaskan bahwa langkah intervensi perlu segera dilakukan apabila kenaikan harga mulai berdampak pada pasar domestik.
Dalam hal ini, Eko menilai pemerintah dapat memanfaatkan peran Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga tersebut dinilai bisa menjadi instrumen untuk menyerap produksi dalam negeri ketika harga pasar mengalami tekanan.
Ia juga menyoroti kondisi harga telur yang sempat mengalami penurunan di tengah tren kenaikan harga pangan global. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dan justru berpotensi merugikan peternak lokal.
Menurutnya, tekanan terhadap peternak terjadi karena tingginya harga pakan yang tidak diimbangi dengan harga jual yang stabil. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat berdampak pada keberlangsungan usaha peternakan.
Sebagai solusi, Eko mengusulkan agar program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dimanfaatkan secara optimal. Melalui unit pelaksananya, produksi telur dalam negeri dapat diserap untuk menjaga keseimbangan harga sekaligus melindungi peternak.
Di sisi lain, data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menunjukkan adanya kenaikan harga pangan global. Per Maret 2026, harga tercatat meningkat sebesar 2,4 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Kenaikan tersebut dipicu oleh meningkatnya biaya energi akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara global, tetapi juga berpotensi memengaruhi biaya produksi berbagai komoditas di dalam negeri.
Meski demikian, Eko mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya komoditas beras. Stok beras disebut mencapai 4,6 juta ton dan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan.
Ke depan, pemerintah juga diminta untuk mewaspadai potensi musim kemarau panjang yang dapat mengganggu produksi pangan. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi yang terintegrasi, termasuk pemetaan wilayah terdampak serta penguatan infrastruktur pendukung.
