JAKARTA,Metapos.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa peranan APBN 2023 akan dioptimalkan untuk menjaga masyarakat dan ekonomi dari berbagai guncangan. Menurut dia, kebijakan fiskal juga berfokus untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat.
Menkeu menjelaskan jika APBN tahun ini mengalokasikan anggaran ketahanan pangan Rp92,3 triliun dan direncanakan Rp104,2 triliun pada 2024 mendatang.
“Walaupun harga BBM kalau di luar negeri bisa meningkatnya hingga tiga kali lipat, di Indonesia BBM naik hanya 30 persen karena kita mengalokasikan subsidi kompensasi sebesar Rp551,2 triliun pada 2022 dan Rp339,6 triliun di 2023,” ujarnya dalam keterangan pers usai mendampingi Presiden pada Rakornas Kepala Daerah di Bogor, Selasa, 17 Januari.
Menkeu mengungkapkan pula bahwa dana transfer ke daerah juga berperan penting untuk melindungi masyarakat dan mengendalikan inflasi.
Dalam catatannya, pada APBN 2022 terdapat kenaikan belanja negara sebesar 10,9 persen, termasuk di dalamnya dana transfer ke daerah yang naik sebesar Rp 304,3 triliun dibandingkan periode sebelumnya.
Selain itu, juga terdapat kenaikan pendapatan negara sebesar 30,5 persen atau Rp 615 triliun, sehingga defisit APBN menurun menjadi sebesar 2,38 persen dari PDB.
“Ini jauh lebih kecil dari rencana awal yaitu 4,5 persen atau dalam hal ini defisit kita turun Rp 310,7 triliun,” tuturnya.
Bendahara negara mengklaim perekonomian di daerah juga sudah mulai membaik yang ditunjukan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak, termasuk diantaranya pajak hiburan, restoran, hotel, dan parkir.
“Artinya di daerah kegiatan makin meningkat dengan implikasi pada inflasi. Kalau masyarakat mulai beraktivitas, mulai berkonsumsi maka terjadi kenaikan harga. Ini yang harus kita cegah. Pada saat masyarakat mulai melakukan kegiatan, maka sisi produksi atau suplai serta distribusi menjadi sangat penting,” katanya.
Menkeu menyebut di awal 2023 APBN memilih pendekatan optimistis namun waspada. Disebutkan jika perlu dilakukan beberapa perbaikan dari penggunaan APBN dan APBD untuk menjaga kinerja ekonomi, inflasi, sekaligus melindungi masyarakat.
“Demikian untuk bantuan sosial. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp476 triliun di tingkat pusat, pemerintah daerah ada Rp19 triliun tahun lalu. Itu bisa memberi kombinasi supaya daya beli, kemiskinan ekstrim dan stunting bisa diturunkan secara cepat,” tegasnya.
Untuk itu, Menkeu berpesan kepada seluruh pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga untuk tetap waspada terutama terhadap ancaman geopolitik, serta untuk tidak melakukan korupsi.
“Belanja yang baik pasti itu akan memberikan dampak yang luar biasa, karena lebih dari Rp3.060 triliun akan dibelanjakan tahun ini. Tentu kita juga berharap seluruh pemerintah pusat dan daerah menjaga tata kelola dan tidak ada korupsi, sehingga ini akan bisa memberikan manfaat maksimal pada masyarakat,” tutup dia.
