Metapos.id, Jakarta – Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej atau Eddy Hiariej menguraikan tujuh substansi utama dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
RUU tersebut disiapkan untuk mengatur proses penelusuran hingga pengambilalihan harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana. Menariknya, rancangan aturan ini juga memungkinkan perampasan aset dilakukan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana.
Eddy menjelaskan, cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset cukup luas. Selain korupsi, ketentuan tersebut mencakup kejahatan narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, serta kejahatan berbasis teknologi informasi.
Ia menambahkan, proses perampasan aset harus mengedepankan prinsip keadilan. Karena itu, setiap tahapan, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset hasil perampasan, perlu dilaksanakan secara transparan.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan bahwa potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan aturan tersebut telah menjadi perhatian. Regulasi ini diharapkan tidak digunakan sebagai alat kekuasaan ataupun sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.
Menurutnya, keberadaan RUU tersebut juga berpotensi membantu masyarakat yang menjadi korban investasi dan perdagangan saham ilegal. Melalui mekanisme yang disiapkan, korban dapat memperoleh penggantian kerugian dari hasil penjualan aset milik pelaku tindak pidana.
Berikut tujuh poin utama yang tercantum dalam RUU Perampasan Aset:
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana
Mencakup korupsi, narkotika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi.
2. Jenis Aset yang Dapat Dirampas
Mengatur kategori harta kekayaan yang dapat dikenakan tindakan perampasan berdasarkan ketentuan hukum.
3. Mekanisme Perampasan Aset
Menyediakan dua jalur, yakni melalui putusan pidana dan tanpa didahului putusan pidana.
4. Pengelolaan Aset
Pengelolaan harta yang dirampas akan dilakukan oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden.
5. Pengawasan
Proses perampasan dan pengelolaan aset wajib dilaksanakan dengan pengawasan berkala serta pertanggungjawaban yang jelas.
6. Sistem Teknologi Informasi
Pengelolaan aset didukung sistem digital yang terintegrasi untuk menunjang proses administrasi dan pengawasan.
7. Pendanaan
Mengatur sumber pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan seluruh mekanisme perampasan aset.
RUU Perampasan Aset saat ini telah melewati pembicaraan tingkat I. Tahap berikutnya adalah melanjutkan proses pembahasan sebelum rancangan tersebut disahkan menjadi undang-undang.






