Thursday, November 19, 2026
Metapos
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • News
  • Ekbis
  • Hukum & Kriminal
  • Sport
  • Internasional
  • Lifestyle & Health
  • Tek & Oto
  • Mozaik
  • Galeri
  • Home
  • Nasional
  • News
  • Ekbis
  • Hukum & Kriminal
  • Sport
  • Internasional
  • Lifestyle & Health
  • Tek & Oto
  • Mozaik
  • Galeri
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • News
  • Ekbis
  • Hukum & Kriminal
  • Sport
  • Internasional
  • Lifestyle & Health
  • Tek & Oto
  • Mozaik
  • Galeri

Pemerintah Paparkan Tujuh Substansi Utama RUU Perampasan Aset

Taufik Hidayat by Taufik Hidayat
19 November 2026
in Nasional
Pemerintah Paparkan Tujuh Substansi Utama RUU Perampasan Aset

Metapos.id, Jakarta – Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej atau Eddy Hiariej menguraikan tujuh substansi utama dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

RUU tersebut disiapkan untuk mengatur proses penelusuran hingga pengambilalihan harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana. Menariknya, rancangan aturan ini juga memungkinkan perampasan aset dilakukan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana.

BACA JUGA

Kapolri Resmi Terbitkan Regulasi Baru Jelang Sidang Etik Eks Pimpinan Polri

Yusril Sebut Kasus Penyadapan Prabowo Berpotensi Mengarah pada Dugaan Makar

Eddy menjelaskan, cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset cukup luas. Selain korupsi, ketentuan tersebut mencakup kejahatan narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, serta kejahatan berbasis teknologi informasi.

Ia menambahkan, proses perampasan aset harus mengedepankan prinsip keadilan. Karena itu, setiap tahapan, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset hasil perampasan, perlu dilaksanakan secara transparan.

Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan bahwa potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan aturan tersebut telah menjadi perhatian. Regulasi ini diharapkan tidak digunakan sebagai alat kekuasaan ataupun sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.

Menurutnya, keberadaan RUU tersebut juga berpotensi membantu masyarakat yang menjadi korban investasi dan perdagangan saham ilegal. Melalui mekanisme yang disiapkan, korban dapat memperoleh penggantian kerugian dari hasil penjualan aset milik pelaku tindak pidana.

Berikut tujuh poin utama yang tercantum dalam RUU Perampasan Aset:

 

1. Ruang Lingkup Tindak Pidana

Mencakup korupsi, narkotika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi.

 

2. Jenis Aset yang Dapat Dirampas

Mengatur kategori harta kekayaan yang dapat dikenakan tindakan perampasan berdasarkan ketentuan hukum.

3. Mekanisme Perampasan Aset

Menyediakan dua jalur, yakni melalui putusan pidana dan tanpa didahului putusan pidana.

4. Pengelolaan Aset

Pengelolaan harta yang dirampas akan dilakukan oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden.

5. Pengawasan

Proses perampasan dan pengelolaan aset wajib dilaksanakan dengan pengawasan berkala serta pertanggungjawaban yang jelas.

6. Sistem Teknologi Informasi

Pengelolaan aset didukung sistem digital yang terintegrasi untuk menunjang proses administrasi dan pengawasan.

7. Pendanaan

Mengatur sumber pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan seluruh mekanisme perampasan aset.

RUU Perampasan Aset saat ini telah melewati pembicaraan tingkat I. Tahap berikutnya adalah melanjutkan proses pembahasan sebelum rancangan tersebut disahkan menjadi undang-undang.

 

Tags: DPR RIEddy HiariejKorupsiMetapos.idpenegakan hukumRUU Perampasan Aset
Previous Post

Kapolri Resmi Terbitkan Regulasi Baru Jelang Sidang Etik Eks Pimpinan Polri

Related Posts

Kapolri Resmi Terbitkan Regulasi Baru Jelang Sidang Etik Eks Pimpinan Polri
Nasional

Kapolri Resmi Terbitkan Regulasi Baru Jelang Sidang Etik Eks Pimpinan Polri

19 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Prabowo Berpotensi Mengarah pada Dugaan Makar
Nasional

Yusril Sebut Kasus Penyadapan Prabowo Berpotensi Mengarah pada Dugaan Makar

19 November 2026
Gus Yaqut Siap Jelaskan Kebijakan Kuota Haji
Nasional

Gus Yaqut Siap Jelaskan Kebijakan Kuota Haji

18 November 2026
DPR-Pemerintah Setujui RUU Perampasan Aset Lanjut ke Tahap Kedua
Nasional

DPR-Pemerintah Setujui RUU Perampasan Aset Lanjut ke Tahap Kedua

18 November 2026
KTT APEC di Shenzhen, Prabowo Dijadwalkan Hadir Langsung
Nasional

KTT APEC di Shenzhen, Prabowo Dijadwalkan Hadir Langsung

18 November 2026
Hak Pensiun Presiden dan Wakil Presiden Dipersoalkan di MK
Nasional

Hak Pensiun Presiden dan Wakil Presiden Dipersoalkan di MK

18 November 2026
  • Kontak Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

© 2026 Metapos - Media Informasi Terkini

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • News
  • Ekbis
  • Hukum & Kriminal
  • Sport
  • Internasional
  • Lifestyle & Health
  • Tek & Oto
  • Mozaik
  • Galeri

© 2026 Metapos - Media Informasi Terkini