Metapos.id, Jakarta – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dijadwalkan kembali menggelar sidang lanjutan perkara gugatan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026).
Persidangan tersebut akan dimulai pukul 10.00 WIB. Mengacu pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, agenda sidang meliputi penyampaian replik penggugat melalui sistem elektronik serta penyerahan tambahan bukti surat dari pihak penggugat dan tergugat secara langsung.
Jadwal persidangan ini turut dikonfirmasi oleh Hakim PTUN Jakarta, Febrina Permadi. “Kamis sidangnya,” kata Febrina saat dihubungi, dikutip dari berbagai sumber, Kamis (12/11/2026).
Perkara tersebut bermula dari gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana. Dalam gugatan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ditetapkan sebagai tergugat.
Adapun Gibran Rakabuming Raka masuk dalam perkara tersebut sebagai tergugat intervensi II. Gugatan yang terdaftar dengan nomor 255/G/2026/PTUN.JKT itu pertama kali disidangkan pada 27 Agustus 2026.
Dalam perkembangannya, tim kuasa hukum PT Mercy Toga Kirana sempat mengajukan permohonan pencabutan gugatan kepada majelis hakim pada 29 Oktober 2026.
Ada dua alasan yang melatarbelakangi permohonan tersebut. Pertama, tim kuasa hukum merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dinilai tidak menemukan bukti bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan setingkat SMA.
“Ketika putusan MK mengatakan tidak ada bukti tamat pendidikan SMA atau sederajat, maka dengan sendirinya surat keterangan ini sudah kehilangan rohnya,” kata Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana sebagai anggota tim kuasa hukum.
Pertimbangan kedua berkaitan dengan kekhawatiran tim kuasa hukum terhadap proses persidangan di PTUN yang dinilai dapat mengurangi legitimasi putusan MK.
“Jangan sampai putusan MK yang salah satu peradilan tertinggi itu kemudian seakan-akan di-downgrade, dihilangkan legitimasinya lewat proses di PTUN,” ujar dia.
