Metapos.id, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa Pemerintah Malaysia menawarkan bantuan berupa pesawat dan helikopter untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Tawaran tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi dengan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Muzafar Shah Mustafa di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
“Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Malaysia menawarkan dukungan berupa satu pesawat amfibi CL-415MP, satu helikopter Mi-171, serta 44 personel yang terdiri atas awak dan teknisi,” kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangannya, dikutip Rabu (28/10/2026).
“Tawaran ini menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk menjajaki dukungan yang dapat menunjang operasi penanganan karhutla di Indonesia,” sambungnya.
BNPB menjelaskan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui berbagai langkah terpadu, mulai dari pemadaman di darat, operasi udara menggunakan helikopter water bombing, hingga modifikasi cuaca yang dikoordinasikan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah telah mengerahkan personel gabungan dan armada udara. Berdasarkan data operasi per 25 Oktober 2026, sebanyak 71.878 personel darat dan 63 armada udara telah diterjunkan. Armada tersebut terdiri atas 39 helikopter water bombing serta 24 pesawat patroli dan operasi modifikasi cuaca.
Selain dukungan operasional, BNPB dan Pemerintah Malaysia turut menjajaki peluang kerja sama di bidang teknologi. Pembahasan mencakup pemantauan dan deteksi dini, pengumpulan serta analisis data, penilaian kondisi wilayah terdampak, strategi pemadaman, riset dan inovasi, koordinasi teknis, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas penanganan karhutla,” ucap Berton.
Sebagai tindak lanjut, BNPB akan melakukan koordinasi teknis dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) Malaysia melalui fasilitasi Kementerian Luar Negeri. Koordinasi tersebut akan membahas kesesuaian bantuan, kesiapan pengerahan, kebutuhan logistik, prosedur keselamatan penerbangan, serta alternatif dukungan jika asap tebal dan jarak pandang rendah menghambat operasi udara.
BNPB menegaskan bahwa seluruh bantuan internasional akan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan bencana dan ketentuan yang berlaku. Kendali operasi tetap berada di tangan Pemerintah Indonesia.
“Melalui koordinasi ini, BNPB berharap kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia dapat menghasilkan dukungan konkret yang tepat guna sekaligus membuka peluang pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana kedua negara,” ujarnya.
