Metapos.id, Jakarta — Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan belum mengalokasikan anggaran untuk pemasangan kamera CCTV di seluruh lapas dan rutan pada 2026.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi menyampaikan hal tersebut saat mengikuti rapat bersama Komisi XIII DPR, Senin (28/9/2026).
Persoalan pengawasan melalui CCTV turut dibahas setelah DPR menemukan adanya rumah dengan fasilitas mewah di kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.
Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKB Prana Putra Sohe kemudian mempertanyakan langkah Ditjenpas dalam memperkuat teknologi keamanan di lingkungan pemasyarakatan.
“Padahal saya selalu menyampaikan ini setahun yang lalu terhadap Bapak. Bapak mesti ingat, teknologi, teknologi selalu saya sampaikan,” ujar Prana di Gedung DPR, Senayan, dikutip dari berbagai sumber, Selasa (29/9/2026).
Prana menyebut temuan di Lapas Cibinong menjadi persoalan yang perlu ditindaklanjuti dengan pembenahan sistem pemasyarakatan.
“Dan kejadian ini, Pak, akhirnya tabir kebobrokan daripada pemasyarakatan ini terbuka semua, Pak. Kejadian Cibinong ini tidak hanya satu di Cibinong, tapi hampir di semua lapas. Ada semua. Ya mungkin sewanya Rp 15 sampai Rp 30-40 juta ya,” sambungnya.
Ia meminta pembenahan dilakukan pada berbagai aspek, mulai dari penggunaan teknologi hingga sistem keamanan, kepegawaian, dan pelayanan.
“Jadi nanti orang menganggap bahwa Komisi XIII enggak ada kerja selama ini. Tolong Pak Dirjen. Jadi lakukanlah pembenahan secara menyeluruh. Sentuh itu teknologi. semuanya, sistem keamanannya, sistem kepegawaiannya ya, pelayanannya,” kata Prana.
Prana juga meminta Ditjenpas mengarahkan anggaran pengadaan untuk kebutuhan yang berkaitan langsung dengan pengawasan dan keamanan lapas maupun rutan.
“Jadi ini harus diubah, Pak Dirjen. Ya, jangan uangnya untuk pengadaan-pengadaan hal yang kurang bermanfaat. Tapi kalau Bapak sentuh teknologi, insya Allah, Pak. Coba kita lihat PT Kereta Api. Dulu gimana PT Kereta Api. Sekarang hebat luar biasa. Masa Pemasyarakatan tidak bisa?” tukasnya.
Menanggapi hal tersebut, Mashudi mengatakan Ditjenpas telah memiliki keinginan untuk memperluas penggunaan perangkat elektronik sebagai bagian dari sistem pengamanan.
Namun, ia menyebut keterbatasan anggaran membuat rencana pemasangan CCTV secara menyeluruh belum dapat direalisasikan pada tahun ini.
“Namun sampai tahun ini, secara jujur, kami bukan mengeles, bukan apa ya, tahun 2026 memang anggaran tidak ada. Kita mau rencanakan mau kita pasang semuanya,” kata Mashudi.
Menurut Mashudi, keterbatasan anggaran juga membuat sejumlah kepala lapas dan rutan berinisiatif memenuhi kebutuhan pemasangan CCTV melalui upaya masing-masing.
“Tapi kami tidak mengeles apa pun bentuknya. Kami daripada masing-masing kalapas berupaya, ya kan, berupaya untuk membangun bagaimana jaringan CCTV yang ada di lapas dan rutan,” ucap Mashudi.
Selain pemasangan CCTV, Ditjenpas juga berencana mengembangkan pusat kendali atau command center untuk memperkuat pemantauan keamanan di lapas dan rutan.
“Kami ingin juga sentral command center yang ada kita lakukan. Namun tahun 2026, secara jujur tidak ada anggaran yang besar. Ini yang menjadikan hambatan keinginan kami, ya kan kita semuanya 2026 ada,” imbuh dia.
