Metapos.id, Jakarta — Pemerintah mulai membuka hasil proyek penulisan ulang sejarah Indonesia kepada masyarakat. Proyek tersebut sebelumnya sempat memunculkan perdebatan karena menyangkut sejumlah narasi penting dalam perjalanan sejarah bangsa.
Buku berjudul Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global disusun dalam 10 jilid. Isinya mengulas perjalanan Indonesia sejak masa prasejarah hingga memasuki era reformasi.
Rencana penulisan ulang sejarah nasional mulai menjadi perhatian publik sejak pertengahan 2025. Saat itu, muncul kekhawatiran bahwa perubahan narasi sejarah dapat dipengaruhi kepentingan tertentu.
Namun, Kementerian Kebudayaan (Kembud) menyatakan proses penyusunan buku tersebut tidak mendapatkan intervensi dari pemerintah. Penyusunannya melibatkan ratusan sejarawan dan akademisi.
Sempat Mendapat Penolakan
Rencana tersebut sebelumnya mendapat kritik dari sejumlah kalangan. Arkeolog Profesor Harry Truman Simanjuntak menyoroti waktu pengerjaan yang dinilai terlalu singkat.
Ia juga mempertanyakan proses penyusunan yang dinilai belum cukup memberikan ruang untuk seminar maupun diskusi mendalam dengan para sejarawan.
Penolakan juga disampaikan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI). Koalisi masyarakat sipil tersebut menilai penulisan ulang sejarah berpotensi menghasilkan tafsir tunggal apabila tidak dilakukan secara terbuka.
AKSI berpandangan bahwa berbagai pengalaman kelam bangsa Indonesia harus tetap menjadi bagian dari sejarah. Peristiwa tersebut dinilai penting untuk menjaga memori kolektif masyarakat.
Kritik serupa datang dari anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI-P, Mercy Chriesty Barends. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan penghentian proyek tersebut karena dikhawatirkan kembali membuka luka korban pelanggaran HAM dan menimbulkan polemik baru.
“Kami percaya ya Pak ya, daripada diteruskan dan berpolemik, mendingan dihentikan. Kalau Bapak mau teruskan, ada banyak yang terluka di sini,” kata Mercy dalam rapat kerja dengan Menbud Fadli Zon, dikutip dari berbagai sumber, Selasa (1/9/26).
Menurut Mercy, sejarah tidak semestinya disusun dengan hanya memilih peristiwa tertentu untuk dimasukkan. Berbagai sisi kelam perjalanan bangsa juga perlu mendapat tempat dalam narasi sejarah nasional.
“Kalau memilih-milih saja mana yang ditulis dan mana yang tidak ditulis, ada banyak kekelaman-kekelaman yang ada di bawah permukaan yang tidak bisa kami ungkapkan satu per satu,” ucap Mercy.
Meski sempat menuai pro dan kontra, pemerintah kini mulai merilis hasil penulisan tersebut kepada masyarakat. Lima jilid pertama buku sejarah Indonesia telah tersedia untuk dibaca dan diunduh publik.
Peluncuran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan kembali narasi sejarah Indonesia dalam bentuk yang lebih komprehensif, dengan mencakup perjalanan bangsa dari masa awal hingga era reformasi.
