Metapos.id, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara mengenai isu reshuffle kabinet yang disebut akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026.
Bahlil menegaskan bahwa dirinya sebagai menteri merupakan pembantu Presiden. Karena itu, seluruh tugas dan kebijakan yang dijalankan harus mengikuti arahan Presiden serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Yang begini tugas kami sebagai menteri itu adalah pembantu Presiden. Yang namanya pembantu Presiden, ia bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden dan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Menurut Bahlil, keputusan mengenai perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden. Ia memilih menyerahkan persoalan tersebut kepada Prabowo sebagai pihak yang memiliki hak prerogatif dalam mengangkat maupun memberhentikan menteri.
“Kita serahkan semuanya kepada Bapak Presiden yang mempunyai hak prerogatif,” kata Bahlil.
Bahlil juga mengingatkan para menteri agar tidak mengambil langkah di luar kewenangan yang telah diberikan Presiden. Menurutnya, setiap pembantu Presiden harus tetap bekerja sesuai tugas masing-masing.
“Kita dibawa ini nggak boleh gerakan tambahan. Jangan berpikir, apalagi bertindak melampaui batas kewenangan yang diberikan,” ujarnya.
Sebelumnya, isu reshuffle kabinet kembali mencuat menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI. Kabar yang beredar menyebutkan Presiden Prabowo kemungkinan melakukan perombakan kabinet setelah 17 Agustus.
Namun, reshuffle tersebut disebut berskala kecil dan lebih berkaitan dengan pengisian sejumlah posisi menteri yang saat ini masih kosong.
