Metapos.id, Jakarta – Isu mengenai kemungkinan Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat. Menjelang dua tahun masa pemerintahan, sejumlah pengamat menilai sudah saatnya dilakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan perombakan kabinet merupakan hal yang lumrah dalam pemerintahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas kerja. Menurutnya, evaluasi sebaiknya menyasar menteri yang dinilai belum mampu menunjukkan kinerja optimal, sering memunculkan kontroversi, maupun kementerian yang dikaitkan dengan persoalan hukum.
“Kalau benar reshuffle dilakukan tentu menjadi langkah yang baik. Masih ada menteri yang dinilai tidak maksimal, melakukan blunder, dan memunculkan kegaduhan di ruang publik,” ujar Adi, Selasa (28/7/2026).
Meski demikian, Adi memilih tidak mengungkapkan sosok menteri yang dianggap layak diganti. Ia menilai penyebutan nama tertentu merupakan persoalan yang sensitif secara politik.
Ia menjelaskan, terdapat tiga aspek utama yang patut menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam mengevaluasi kabinet. Pertama, kementerian yang membidangi sektor ekonomi karena kinerjanya paling banyak menjadi perhatian masyarakat. Kedua, kementerian yang belakangan menjadi sorotan akibat persoalan internal, seperti polemik mutasi maupun dinamika birokrasi.
Selain itu, Adi juga menilai kementerian yang kerap dikaitkan dengan dugaan persoalan hukum perlu mendapat perhatian khusus. Menurutnya, meskipun belum ada pembuktian hukum, munculnya isu tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Adi menambahkan, evaluasi kabinet penting dilakukan agar tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo tetap terjaga dan tidak terdampak oleh kinerja sejumlah menteri yang dinilai belum memberikan hasil maksimal.
