Metapos.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pentingnya menjaga integritas di tengah meningkatnya jumlah kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, sistem pengawasan yang baik harus dibarengi dengan komitmen moral dari setiap pemimpin daerah.
Tito mengatakan pemerintah telah menerapkan berbagai instrumen pengawasan, salah satunya melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem tersebut dirancang untuk memantau proses penyusunan hingga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara lebih transparan.
Namun, ia menilai secanggih apa pun sistem yang dibangun tetap memiliki celah apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki integritas. Selain itu, setiap kepala daerah memiliki pengalaman dan pemahaman birokrasi yang berbeda sehingga tantangan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan juga tidak sama.
Menurut Tito, pemerintah juga memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan secara langsung terhadap kepala daerah. Karena itu, pencegahan korupsi sangat bergantung pada kesadaran, kejujuran, dan tanggung jawab masing-masing pemimpin daerah dalam menjalankan amanah jabatannya.
Di sisi lain, Tito kembali mengusulkan evaluasi terhadap besaran biaya operasional kepala daerah. Ia berpandangan penyesuaian anggaran operasional dapat dipertimbangkan apabila memang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala daerah.
Data KPK mencatat sebanyak 15 kepala daerah terjaring OTT sejak 2025 hingga pertengahan 2026. Kasus terbaru melibatkan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, yang diduga melakukan pemerasan terhadap bawahannya dan saat ini telah ditahan untuk menjalani proses hukum.
