Metapos.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan pemerintah tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun yang terlibat pelanggaran hukum. Penegasan itu disampaikan menyusul penggeledahan yang dilakukan Polri dalam penyidikan dugaan korupsi proyek batu bara PLN.
Djamari mengatakan setiap pihak yang terbukti melanggar hukum akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tidak dipengaruhi status maupun jabatan seseorang.
Ia menambahkan, pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pemerintah terus memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendorong sistem penegakan hukum yang transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Djamari menilai koordinasi antarlembaga penegak hukum menjadi faktor penting dalam upaya memberantas korupsi. Polri, Kejaksaan Agung, dan institusi terkait disebut memiliki komitmen yang sama untuk menindak setiap pelanggaran sesuai kewenangan masing-masing.
Ia juga meminta masyarakat bersikap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar. Menurutnya, publik sebaiknya menunggu fakta yang disampaikan aparat penegak hukum dan tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi yang belum terverifikasi.
Lebih lanjut, Djamari menegaskan pemerintah menghormati seluruh mekanisme hukum yang sedang berjalan. Ia memastikan aparat penegak hukum diberikan keleluasaan untuk menuntaskan penyidikan secara independen tanpa campur tangan dari pihak mana pun.
Djamari menilai banyaknya kasus korupsi yang berhasil diungkap belakangan ini menunjukkan meningkatnya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bukti keseriusan negara dalam memberantas praktik korupsi secara menyeluruh.
