Metapos.id, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penyesuaian arah kebijakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai perubahan struktur kepemimpinan. BGN ingin memperkuat efektivitas program sekaligus menjaga penggunaan anggaran tetap efisien.
Penyesuaian tersebut mencakup mekanisme insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebelumnya, setiap dapur menerima nominal insentif yang sama tanpa melihat jumlah penerima layanan.
Kini, BGN mulai menerapkan pendekatan yang lebih terukur. Besaran insentif nantinya akan menyesuaikan kapasitas layanan dan jumlah penerima manfaat di masing-masing SPPG.
Menurut BGN, skema baru dapat mendorong distribusi anggaran yang lebih proporsional. Selain itu, perubahan ini diharapkan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
Karena itu, lembaga tersebut melakukan pembaruan data penerima manfaat. Langkah ini bertujuan agar intervensi gizi benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Selain melakukan penyesuaian anggaran, BGN juga memperkuat sistem pengawasan internal. Pegawai yang memiliki kewenangan dalam proses kebijakan tidak diperkenankan memiliki atau mengoperasikan SPPG.
BGN menilai aturan tersebut penting untuk menjaga independensi pengelolaan program. Di sisi lain, kebijakan ini juga diarahkan untuk menekan potensi konflik kepentingan.
BGN menegaskan bahwa prioritas utama program MBG tetap berada pada penerima manfaat. Karena itu, evaluasi terhadap sasaran program dan operasional dapur akan terus berlangsung.
Sementara itu, pemerintah masih menyusun kebutuhan pendanaan untuk tahun anggaran 2027. Sumber pembiayaan program saat ini masih mengacu pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan angka akhir kebutuhan anggaran. Hasil evaluasi pelaksanaan sepanjang 2026 akan menjadi dasar penyesuaian kebijakan pada tahap berikutnya.
