Metapos.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat suara terkait kritik Majelis Ulama Indonesia mengenai metode pemusnahan ikan sapu-sapu. Pemerintah memastikan masukan tersebut akan ditampung sebagai bahan evaluasi ke depan.
Pramono menyatakan pihaknya akan meminta para ahli untuk menyesuaikan tata cara penanganan yang digunakan. Evaluasi ini dilakukan agar metode yang diterapkan tetap efektif sekaligus mempertimbangkan aspek etika.
Meski mendapat sorotan, ia menegaskan pengendalian ikan sapu-sapu tetap diperlukan. Populasi ikan invasif tersebut dinilai sudah berlebihan dan berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan di Jakarta.
Ia mengungkapkan jumlah tangkapan ikan sapu-sapu di sejumlah wilayah cukup besar. Di Jakarta Selatan saja mencapai lebih dari 3,5 ton, dengan total keseluruhan hampir 6,5 ton.
Menurutnya, penanganan ikan sapu-sapu tidak bisa dilakukan secara sementara. Jika dibiarkan, keberadaan ikan tersebut dapat mengancam kondisi lingkungan dan kualitas perairan.
Sebagai langkah lanjutan, Pemprov DKI akan menyiapkan satuan tugas khusus. Satgas ini akan melibatkan unsur PPSU untuk memastikan program pengendalian berjalan konsisten dan berkelanjutan.
Pramono menegaskan bahwa upaya ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem air di Jakarta. Tanpa penanganan serius, kerusakan lingkungan dikhawatirkan akan semakin meluas.
Sebelumnya, Komisi Fatwa MUI mengkritik metode penguburan hidup-hidup ikan sapu-sapu. Cara tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip ihsan, yaitu perlakuan baik terhadap makhluk hidup.
Meski memberikan kritik, MUI tetap memandang pengendalian populasi ikan sapu-sapu sebagai langkah yang diperlukan. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Ke depan, pemerintah diharapkan dapat menemukan metode yang lebih tepat dan berimbang. Pendekatan yang dilakukan diharapkan tetap efektif sekaligus memperhatikan nilai kemanusiaan dan etika.
