Metapos.id, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil yang diajukan 13 mahasiswa hukum terhadap Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno yang dipimpin Ketua MK, Suhartoyo, pada Senin (2/3/2026).
Dalam amar putusan, MK menyatakan seluruh permohonan para pemohon tidak dapat dikabulkan. Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menegaskan bahwa Pasal 256 KUHP tidak mengatur larangan penyampaian pendapat di muka umum, melainkan mengatur sanksi pidana terhadap kegiatan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum yang dilakukan tanpa pemberitahuan dan disertai dampak gangguan terhadap kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara.
MK menjelaskan bahwa ketentuan pidana dalam pasal tersebut bersifat kumulatif, sehingga sanksi hanya dapat dijatuhkan apabila dua unsur terpenuhi secara bersamaan, yakni tidak adanya pemberitahuan kepada pihak berwenang, termasuk Polri, serta timbulnya gangguan ketertiban umum, keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat.
Sebaliknya, apabila aksi demonstrasi dilakukan tanpa pemberitahuan namun tidak menimbulkan gangguan, maka tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Begitu pula jika telah dilakukan pemberitahuan tetapi terjadi gangguan, pelaku tidak serta-merta dapat dijerat Pasal 256 KUHP.
MK juga menegaskan bahwa kewajiban pemberitahuan bukan dimaksudkan sebagai pembatasan kebebasan berpendapat, melainkan sebagai mekanisme pencegahan konflik dan upaya menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, MK menyatakan Pasal 256 KUHP tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
Sebelumnya, para pemohon menilai Pasal 256 KUHP berpotensi menimbulkan pembatasan berlebihan terhadap kebebasan berpendapat dan meminta MK menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi. Namun, seluruh dalil permohonan tersebut ditolak oleh MK.
