Metapos.id, Jakarta – Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menyatakan bahwa keputusan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman untuk menghentikan penanganan perkara Hogi Minaya sudah sesuai dengan prinsip keadilan hukum.
Suparji menjelaskan, dalam perkara pidana unsur utama yang harus dikaji adalah mens rea atau adanya niat jahat. Dalam kasus tersebut, menurutnya, tidak ditemukan kehendak atau niat dari Hogi untuk menyebabkan korban meninggal dunia.
“Hogi bertindak untuk melindungi istrinya dengan mengejar pelaku penjambretan. Tidak ada maksud atau niat jahat yang ditujukan untuk mencelakai korban hingga berujung kematian,” kata Suparji.
Selain unsur niat, lanjut dia, penegak hukum juga perlu menelaah aspek kausalitas atau hubungan sebab-akibat secara menyeluruh. Ia menilai rangkaian peristiwa diawali dari aksi penjambretan yang dilakukan korban, yang kemudian berakhir dengan kecelakaan lalu lintas.
“Tidak cukup bukti untuk menyimpulkan adanya tindak pidana pembunuhan. Korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, yang terjadi karena kelalaiannya sendiri saat melarikan diri setelah melakukan kejahatan,” ungkapnya.
Suparji menegaskan, peristiwa tersebut semestinya diposisikan dalam kerangka hukum lalu lintas, bukan ditarik ke ranah hukum pidana umum. Ia juga menilai penghentian perkara sejalan dengan semangat KUHAP baru yang menekankan keadilan restoratif, rehabilitatif, dan kolektif, bukan semata-mata pendekatan pembalasan.
Ia menambahkan, berlanjutnya proses hukum terhadap Hogi sebelumnya disebabkan oleh cara pandang aparat yang terlalu menitikberatkan aspek formal.
Aparat, menurutnya, hanya berfokus pada adanya korban meninggal dan tindakan pengejaran, tanpa mempertimbangkan latar belakang terjadinya pengejaran tersebut.
Tak hanya itu, Suparji juga menyoroti pendapat ahli terkait konsep bela paksa yang dinilai terlalu kaku. “Penilaian soal sebanding dan proporsional tidak bisa dilakukan secara hitam-putih.
Konteks dan kondisi di lapangan harus menjadi pertimbangan utama,” ujarnya.
Sebagai penutup, Suparji menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan Hogi tidak dapat dikategorikan sebagai bela paksa berlebihan dan tidak pantas berujung pada pemidanaan. Ia menilai kasus ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum harus mengedepankan rasa keadilan masyarakat, bukan sekadar menjalankan hukum sebagai alat pembalasan.
