Metapos.id, Jakarta – Komika Pandji Pragiwaksono menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penghinaan dan/atau ujaran kebencian bermuatan SARA terhadap masyarakat Toraja.
Kasubdit I Dit Tipid Siber Bareskrim Polri, Kombes Rizki, memastikan Pandji diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi atas laporan yang masuk ke kepolisian.
“Betul, yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” ujar Rizki di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Ia membenarkan pemeriksaan tersebut berkaitan dengan konten yang dinilai menyinggung adat dan budaya Toraja. Laporan tersebut sebelumnya dilayangkan oleh Aliansi Pemuda Toraja setelah video materi stand up comedy Pandji viral di media sosial.
“Pemeriksaan dilakukan terkait laporan tentang adat Toraja,” kata Rizki singkat.
Usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/2/2026), Pandji mengungkapkan dirinya mendapat sekitar 48 pertanyaan dari penyidik.
“Pertanyaannya 48,” ujar Pandji kepada wartawan.
Pandji juga menyampaikan bahwa dirinya telah lebih dulu menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Toraja. Meski demikian, ia menyatakan akan tetap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.
“Permintaan maaf sebenarnya sudah pernah disampaikan dan bisa dilihat publik. Tapi mungkin proses laporannya tetap berjalan. Saya ikuti saja proses hukumnya,” ucapnya.
Pemeriksaan tersebut merupakan pemanggilan pertama terhadap Pandji. Sebelumnya, Bareskrim Polri sempat melayangkan dua kali surat pemanggilan, namun Pandji diketahui sedang berada di luar negeri.
“Saya diperiksa dari jam setengah sebelas,” tambah Pandji.
Diketahui, laporan terhadap Pandji mencantumkan sejumlah pasal, di antaranya Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP, Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU ITE, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Ancaman pidana maksimal dalam pasal-pasal tersebut mencapai lima tahun penjara.
Pandji sendiri telah menyatakan penyesalan atas materi lawakan yang dinilai menyinggung masyarakat adat Toraja dan berharap polemik ini dapat diselesaikan melalui proses hukum yang adil.
