Metapos.id, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia membeberkan alasan penerbitan red notice Interpol terhadap pengusaha minyak M Riza Chalid baru dilakukan belakangan. Menurut Polri, proses tersebut memerlukan waktu cukup panjang karena harus melalui penilaian ketat di tingkat internasional, terutama terkait perbedaan sistem hukum antarnegara dalam menangani kasus korupsi.
Kepala Bagian Kejahatan Internasional (Kabag Jatinter) Polri, Kombes Ricky Purnama, menjelaskan bahwa red notice tidak dapat diterbitkan secara langsung begitu diajukan. Setiap permohonan wajib melalui evaluasi oleh Kantor Pusat Interpol yang berkedudukan di Lyon, Prancis.
Ricky mengungkapkan, salah satu tantangan utama dalam pengajuan red notice Riza Chalid adalah perbedaan pemahaman mengenai unsur tindak pidana korupsi. Dalam sistem hukum Indonesia, kerugian negara menjadi elemen penting dalam pembuktian perkara korupsi, sementara di sejumlah negara lain unsur tersebut tidak selalu menjadi syarat utama.
“Hal ini menyebabkan adanya perbedaan sudut pandang dalam menilai perkara yang diajukan,” kata Ricky kepada wartawan, Minggu (1/2/2026).
Ia menambahkan, isu kerugian negara kerap dikaitkan dengan aspek politik, sementara Interpol memiliki prinsip tidak terlibat dalam penegakan hukum yang beririsan langsung dengan kepentingan politik suatu negara. Faktor inilah yang membuat proses asesmen memerlukan pembahasan lebih mendalam.
Meski demikian, NCB Interpol Indonesia akhirnya dapat meyakinkan Interpol Pusat melalui penyampaian argumentasi hukum yang komprehensif. Penyidik menegaskan bahwa dugaan perbuatan Riza Chalid memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan menimbulkan kerugian negara.
“Setelah melalui pertukaran pandangan dan kajian bersama, Interpol menerima penjelasan yang kami sampaikan dan red notice resmi diterbitkan pekan lalu,” ujar Ricky.
Terkait upaya pemulangan Riza Chalid, Polri menyebut proses tersebut juga tidak bisa dilakukan secara singkat. Mekanisme ekstradisi harus menyesuaikan dengan hukum, sistem politik, serta prosedur penegakan hukum di negara tempat buronan berada.
Ricky menegaskan, Polri akan terus melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan hukum internasional serta menjalin komunikasi dengan otoritas terkait demi memastikan proses penegakan hukum tetap berjalan.
“Kami berkomitmen mengikuti seluruh aturan yang berlaku di negara tempat MRC diduga berada,” tutupnya.
