Metapos.id, Jakarta – Seorang pejabat tinggi di sektor pertahanan siber Amerika Serikat dilaporkan mengunggah dokumen pemerintah yang bersifat sensitif ke layanan ChatGPT versi publik. Laporan tersebut pertama kali diungkap media Politico dan memicu alarm keamanan internal serta penilaian risiko oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (Department of Homeland Security/DHS).
Pelaksana tugas Kepala Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA), Madhu Gottumukkala, diketahui menggunakan akses khusus untuk membuka ChatGPT, platform yang sebenarnya dibatasi bagi sebagian besar pegawai DHS. Dalam akses tersebut, Gottumukkala memasukkan dokumen kontrak pemerintah yang berlabel “Hanya untuk Penggunaan Resmi”.
Meski dokumen tersebut tidak masuk kategori rahasia negara, isinya dinilai sensitif dan tidak diperuntukkan bagi konsumsi publik. Empat pejabat DHS yang mengetahui kejadian itu menyebutkan bahwa sistem pengamanan siber CISA mendeteksi unggahan tersebut pada awal Agustus lalu, sehingga memicu audit internal guna menilai potensi dampak kebocoran informasi.
Hingga kini, hasil resmi dari penilaian internal tersebut belum diumumkan ke publik.
Unggahan ke ChatGPT publik menjadi perhatian serius karena data yang dimasukkan berpotensi diakses atau diproses oleh pengembang OpenAI. Berbeda dengan sistem AI internal milik DHS yang dirancang agar data tidak keluar dari jaringan federal, platform AI publik tidak memiliki batasan serupa.
Menanggapi laporan tersebut, Direktur Urusan Publik CISA, Marci McCarthy, menyatakan bahwa Gottumukkala telah mendapatkan izin untuk menggunakan ChatGPT dengan pengawasan tertentu. Ia menegaskan bahwa penggunaan tersebut bersifat terbatas dan hanya berlangsung dalam jangka waktu singkat.
Gottumukkala menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala CISA sejak Mei 2025, menyusul belum dikonfirmasinya Sean Plankey sebagai direktur definitif oleh Senat AS.
Insiden ini menambah daftar sorotan terhadap kepemimpinan Gottumukkala. Sebelumnya, pada Juli lalu, ia dilaporkan tidak lulus tes poligraf kontraintelijen yang menjadi syarat untuk mengakses informasi intelijen sangat sensitif. Namun, dalam kesaksian di hadapan Kongres, Gottumukkala membantah narasi kegagalan tersebut.
Kasus ini terjadi di tengah dorongan kuat pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mempercepat pemanfaatan kecerdasan buatan di lingkungan pemerintahan federal. Trump baru-baru ini menandatangani perintah eksekutif yang membatasi regulasi AI di tingkat negara bagian, dengan alasan menjaga daya saing Amerika Serikat terhadap China.
Di sisi lain, Departemen Pertahanan AS juga telah meluncurkan strategi “AI-first” untuk mempercepat integrasi kecerdasan buatan di sektor militer, termasuk rencana penggunaan berbagai model AI komersial dalam sistem pertahanan nasional.
