Metapos.id, Jakarta – Komisi I DPR RI meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran. Permintaan tersebut disampaikan menyusul situasi keamanan di negara itu yang kian memburuk akibat kerusuhan yang terus meluas.
DPR menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah antisipatif, termasuk skema evakuasi, apabila eskalasi konflik semakin tidak terkendali. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa rencana evakuasi harus disusun secara matang dan terukur dengan tetap mengutamakan keselamatan WNI serta mematuhi prosedur diplomatik internasional.
“Jika situasi terus memburuk, opsi evakuasi harus siap dijalankan dengan perhitungan yang cermat,” ujar Dave, Senin (12/1/2026).
Menurutnya, kondisi keamanan di Iran menjadi perhatian serius Komisi I DPR, terutama terkait perlindungan WNI. Ia meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran untuk meningkatkan pemantauan situasi secara intensif dan memastikan adanya saluran komunikasi darurat yang dapat diakses seluruh WNI.
Selain pemantauan, KBRI juga diminta segera melakukan pendataan menyeluruh terkait jumlah dan lokasi WNI di Iran. Langkah ini dinilai penting untuk memetakan potensi risiko secara cepat serta memudahkan proses pengamanan apabila kondisi darurat terjadi. Sosialisasi terkait langkah-langkah mitigasi keamanan kepada WNI juga perlu diperkuat.
“Dalam situasi yang penuh gejolak seperti sekarang, Kemlu harus bergerak cepat melalui langkah-langkah koordinatif dan antisipatif demi menjamin keselamatan WNI,” tegasnya.
Kerusuhan yang melanda Iran dilaporkan telah menewaskan sekitar 500 orang. Pemerintah Iran pun menetapkan masa berkabung nasional selama tiga hari untuk mengenang para korban. Kebijakan tersebut diumumkan pada Minggu (11/1) waktu setempat.
Pemerintah Iran menyebut para korban sebagai martir dalam perlawanan nasional melawan Amerika Serikat dan Israel. Media pemerintah Iran, Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), melaporkan bahwa aksi kekerasan yang terjadi menyerupai serangan teror terhadap warga sipil, anggota milisi Basij, serta aparat keamanan.
Sementara itu, laporan kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, HRANA, mencatat lebih dari 100 personel keamanan tewas. Selain itu, sekitar 500 demonstran dilaporkan meninggal dunia dan lebih dari 10.000 orang ditangkap selama 15 hari terakhir sejak gelombang protes dimulai.
Di tengah kondisi tersebut, Presiden Iran Masoud Pezekshkian menyerukan kepada rakyatnya untuk terus melakukan perlawanan. Ia juga mengajak masyarakat turun ke jalan pada Senin (12/1) dalam pawai nasional guna mengecam kekerasan yang dituding didalangi Amerika Serikat dan Israel.
