Metapos.id, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons kritik publik terhadap rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme. Ia menegaskan bahwa regulasi tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan sebagai kebijakan final.
Prasetyo menekankan bahwa draf Perpres itu tidak seharusnya langsung dipersepsikan sebagai perluasan kewenangan TNI. Menurutnya, setiap kebijakan dirancang berdasarkan kebutuhan negara dan hanya akan diberlakukan dalam kondisi tertentu yang memang memerlukan keterlibatan TNI.
Ia menilai perdebatan yang muncul di ruang publik lebih banyak dipicu oleh kekhawatiran atas kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi. Padahal, kata dia, substansi kebijakan perlu dipahami secara menyeluruh, termasuk ruang lingkup dan batas penerapannya yang bersifat situasional.
Sebelumnya, draf Perpres terkait tugas TNI dalam penanggulangan terorisme beredar luas dan menuai kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil. Koalisi menilai regulasi tersebut berpotensi menimbulkan ancaman terhadap demokrasi serta perlindungan hak asasi manusia.
Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah organisasi, antara lain Imparsial, YLBHI, Centra Initiative, KontraS, dan Amnesty International Indonesia, menilai secara hukum pengaturan pelibatan TNI melalui Perpres bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menyampaikan bahwa ketentuan Pasal 43I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang dijadikan dasar penyusunan Perpres dinilai tidak selaras dengan TAP MPR Nomor VII Tahun 2000. TAP tersebut menegaskan bahwa tugas perbantuan TNI di bidang keamanan seharusnya diatur melalui undang-undang.
Selain persoalan formil, koalisi juga menyoroti aspek substansi dalam draf Perpres tersebut. Mereka menilai rumusan kewenangan TNI terlalu luas dan tidak dibatasi secara tegas, sehingga berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan di luar kepentingan penanggulangan terorisme.
Koalisi turut mengingatkan adanya risiko pelabelan teroris terhadap kelompok masyarakat yang bersikap kritis. Hal tersebut dinilai dapat menjadi ancaman serius bagi kehidupan demokrasi serta prinsip negara hukum di Indonesia.
