Metapos.id, Jakarta – Menjelang batas akhir penetapan 24 Desember 2025, sejumlah pemerintah daerah mulai mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2026.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya menegaskan bahwa seluruh gubernur wajib menetapkan dan mengumumkan besaran UMP sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga saat ini, tercatat tujuh provinsi telah resmi mengesahkan kenaikan UMP 2026, yakni Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Besaran kenaikan UMP di masing-masing daerah bervariasi, menyesuaikan kondisi ekonomi dan tingkat inflasi daerah.
Berikut rincian penetapan UMP 2026 di tujuh provinsi tersebut:
Sumatra Utara
Pemerintah Provinsi Sumatra Utara menetapkan kenaikan UMP sebesar 7,9 persen menjadi Rp3.228.971, di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution.
Sumatra Selatan
Gubernur Herman Deru menetapkan UMP Sumatra Selatan 2026 naik 7,10 persen, dari Rp3.681.531 menjadi Rp3.942.963, atau bertambah Rp261.392.
Sulawesi Utara
UMP Sulawesi Utara 2026 ditetapkan naik 6,01 persen atau sekitar Rp227.205, sehingga mencapai Rp4.002.630, sesuai keputusan Gubernur Yulius Selvanus Komaling.
Sumatra Barat
Gubernur Mahyeldi menetapkan kenaikan UMP sebesar 6,3 persen menjadi Rp3.182.955, sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur
Sumatra Barat Nomor 562-851-2025. Selain itu, ditetapkan pula Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar Rp3.214.846.
Kalimantan Tengah
UMP Kalimantan Tengah 2026 naik 6,12 persen atau sekitar Rp212.516, sehingga menjadi Rp3.686.138, sesuai keputusan Gubernur Agustiar Sabran.
Gorontalo
Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan kenaikan UMP sebesar 5,7 persen menjadi Rp3.405.144, yang diklaim telah melampaui standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Nusa Tenggara Barat (NTB)
Pemerintah Provinsi NTB menetapkan UMP 2026 sebesar Rp2.673.861, naik 2,72 persen atau sekitar Rp70.930 dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, pemerintah provinsi lainnya dijadwalkan akan segera mengumumkan penetapan UMP 2026 sebelum tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.
