Metapos.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengevaluasi Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang diketahui melakukan perjalanan umrah tanpa izin ketika wilayahnya dilanda banjir dan longsor.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah memiliki kewajiban serta larangan selama menjabat. Apabila ditemukan pelanggaran, Kemendagri memiliki dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi.
Menurut Bima, saat ini pihak Inspektorat Jenderal Kemendagri masih mengumpulkan data terkait keberangkatan Mirwan. Pemeriksaan akan dilakukan segera setelah Mirwan kembali ke Indonesia.
“Jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran kewajiban atau larangan bagi kepala daerah, maka sanksi dapat direkomendasikan oleh inspektorat,” kata Bima, Senin (8/12).
Sebelumnya, Prabowo menyoroti absennya Mirwan dalam rapat koordinasi percepatan penanganan bencana di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12). Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan pentingnya pemimpin daerah hadir di saat rakyat sedang menghadapi musibah.
“Hadir semua bupati? Terima kasih telah berjuang untuk masyarakat. Kalau ada yang memilih pergi saat situasi darurat, ya bisa diproses oleh Mendagri,” ujar Prabowo.
Ia juga menyamakan tindakan meninggalkan daerah di saat krisis seperti tentara yang meninggalkan pasukan pada kondisi bahaya.
Saat ini Kemendagri menegaskan proses pemeriksaan akan mengikuti ketentuan perundang-undangan sebelum sanksi diberikan.
