Jakarta,Metapos.id – Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo buka suara soal isu hengkangnya perusahaan Rusia, Rosneft dari proyek Kilang New Grass Root Refinery and Petrochemical (NGRR) Tuban.
Sebelumnya, Rosneft menghadapi sanksi internasional akibat perang geopolitik antara Rusia dan Ukraina sehingga kesulitan melakukan pendanaan terhadap proyek strategis nasional tersebut.
Tiko, sapaan akrab Kartiko mengatakan, jika pihaknya tengah melakukan diskusi untuk mencari solusi ke depan untuk masalah Rosneft tersebut.
Meski demikian, ia memastikan Pertamina masih akan tetap bermitra dengan Rosneft.
“Kita lagi diskusi karena memang Rosneft atau Rusia dengan kondisi geopolitik sekarang ada tantangan, kami lagi diskusi kira-kita seperti apa ke depan,” ujar Tiko kepada media yang dikutip Selasa 10 Oktober.
Tiko menambahkan, untuk solusi terkait permasalahan ini pemerintah butuh waktu selama 6 bulan ke depan.
Terkait pencarian mitra baru untuk proyek NGRR, Tiko menyampaikan bahwa Pertamina masih akan terus bermitra dengan Rosneft.
“Belum sampe ke sana, tapi tentunya kita melihat kondisi geopolitik dan kekuatan keuangan untuk kebutuhan investasinya,” imbuh Tiko.
Asal tahu saja, progres proyek NGRR ini telah memasuki tahap perluasan lahan secara bertahap.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, jika Proyek New Grass Root Refinery Kilang Tuban, Jawa Timur, yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tengah mengalami permasalahan pendanaan karena investornya, Rosneft masih tekena sanksi internasional.
Mengenai hal ini, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, Kementerian ESDM ingin agar semua program PSN berjalan lancar.
Untuk itu, pihaknya akan segera mencari solusi lebih lanjut.
“Kita kan ingin PSN itu semua jalan, kita cari cara,” ujar Dadan kepada awak media di Gedung Kementerian ESDM, Jumat, 6 Oktober.
Dadan juga menyebut jika secara dinamis, proyek tersbut akan terus berjalan.
Proyek Kilang Tuban ini merupakan proyek milik PT Pertamina (Persero) yang menggenggam 55 persen saham dan Rosneft memegang 45 persen saham.
