Metapos.id, Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan, penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bantuan sembako mulai dapat dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Hal itu disampaikan Gus Ipul ketika mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau kegiatan operasional KDKMP di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (15/10/2026).
Menurut Gus Ipul, penyaluran bansos melalui koperasi desa saat ini masih dalam tahap uji coba. Pelaksanaan dilakukan di sejumlah koperasi yang sudah memiliki sarana dan perangkat pendukung untuk melayani penerima bantuan.
“Tadi uji coba juga penyaluran bansos, baik itu PKH maupun Bantuan Pangan Non-Tunai sudah bisa diambil di Kopdes. Yang sudah operasional, perangkatnya sudah lengkap, kita bisa operasikan atau bisa salurkan di Kopdes,” kata Gus Ipul seusai kkegiatan, dikutip dari Kemensos, Jumat (16/10/2026).
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggandeng bank-bank penyalur yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Bank tersebut akan menyediakan gerai layanan di koperasi desa agar masyarakat bisa mengakses bantuan dengan lebih mudah.
Selain mendekatkan layanan kepada penerima manfaat, skema ini memungkinkan masyarakat memanfaatkan bantuan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbelanja langsung di koperasi.
“Karena bank penyalur nanti akan buka gerai di Koperasi Desa. Jadi tentu ini lebih dekat layanannya kepada penerima manfaat. Yang kedua, bisa langsung membelanjakan untuk berbagai kebutuhan pokok yang ada di koperasi,” imbuhnya.
Gus Ipul menambahkan, masyarakat yang menerima bantuan PKH maupun sembako nantinya akan tercatat sebagai anggota KDKMP. Dia menegaskan, penyaluran melalui koperasi tidak akan disertai pungutan biaya ataupun pemotongan nilai bantuan.
Pemerintah juga berencana memperluas penerapan skema tersebut secara bertahap hingga seluruh penyaluran bansos dapat dilakukan melalui koperasi desa, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Secara bertahap, ini sudah mulai uji coba di beberapa titik, nanti semuanya akan lewat sana (Kopdes), itu sesuai arahan Presiden. Tidak ada, tidak dipotong serupiah pun,” tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan pemeriksaan dan peninjauan operasional KDKMP secara serentak selama delapan hari. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebanyak 10.070 koperasi menjadi sasaran peninjauan. Zulhas menekankan, hasil pemeriksaan nantinya tidak serta-merta menunjukkan seluruh koperasi telah beroperasi dengan baik. Perbaikan masih diperlukan karena program tersebut mencakup banyak lokasi dan membutuhkan proses.
“Sebanyak 10.070 (koperasi) akan dicek, ditinjau, tentu saya menyampaikan, tidak semua bagus. Bukan berarti kalau sudah hari ini, bagus semua, ada waktu dan proses, karena ini pekerjaan besar,” kata Zulhas.
Dia mengakui masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan KDKMP. Meski demikian, program tersebut dinilai menjadi salah satu upaya untuk mengembangkan perekonomian desa dengan mengoptimalkan potensi dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat.
Zulhas menjelaskan, koperasi tersebut merupakan milik desa yang dikelola oleh kepala desa bersama ketua koperasi, dengan bantuan seorang manajer. Keberadaannya diharapkan dapat mendukung pelayanan kebutuhan masyarakat, termasuk penyediaan barang bersubsidi serta kebutuhan yang berkaitan dengan program bantuan pemerintah.
“Jadi ini milik desa, dikelola oleh kepala desa dan ketua operasi, dibantu manajer untuk mengelola ini ya. Untuk melayani seluruhnya barang-barang yang subsidi, bantuan dan subsidi,” ujarnya.
Peninjauan operasional KDKMP di Sidoarjo turut dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota.
Sejumlah pejabat lainnya juga hadir, di antaranya Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana.
