Metapos.id, Jakarta – Sekitar 10 ribu buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara dan Gedung DPR RI pada Kamis, 8 Januari 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026.
Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)–Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat,
Suparno, menyatakan massa buruh menuntut revisi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025. Ia menegaskan, penetapan UMSK seharusnya mengacu pada rekomendasi resmi dari bupati dan wali kota di seluruh Jawa Barat.
“Buruh se-Jawa Barat akan mendatangi Jakarta untuk menuntut pencabutan SK Gubernur Jawa Barat terkait UMSK, agar penetapannya disesuaikan dengan rekomendasi yang telah disampaikan oleh para kepala daerah,” kata Suparno, Selasa, 6 Januari 2026.
Menurut Suparno, kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat dinilai tidak melalui mekanisme yang semestinya dan mengecewakan kalangan buruh. Ia menyebut penetapan UMSK hanya didasarkan pada usulan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, tanpa mempertimbangkan rekomendasi pemerintah kabupaten dan kota.
“Dasar pertimbangannya hanya mengacu pada usulan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat. Hal ini kami anggap tidak sesuai dengan prosedur,” ujarnya.
Ia menambahkan, kekecewaan buruh semakin besar karena UMSK yang disahkan hanya berlaku di 12 dari total 19 kabupaten/kota di Jawa Barat. Selain itu, penetapan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) juga dinilai tidak selaras dengan rekomendasi kepala daerah.
“UMSK yang ditetapkan tidak mencerminkan hasil rekomendasi daerah. Karena itu, kami menilai kebijakan ini bermasalah dan perlu dievaluasi,” pungkas Suparno.
