Metapos.id, Jakarta – Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, mulai melakukan pemantauan terhadap pelayanan jemaah haji Indonesia di Madinah dan Makkah selama musim haji 2026.
Pengawasan difokuskan pada beberapa aspek penting seperti layanan kesehatan, kualitas konsumsi, serta kelayakan hotel yang ditempati jemaah. Menurut Selly, DPR telah mengidentifikasi sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian khusus selama penyelenggaraan ibadah haji berlangsung.
Ia menyebut fasilitas rumah sakit dan pelaksanaan asuransi kesehatan bagi jemaah menjadi salah satu prioritas pengawasan, termasuk kerja sama dengan pihak Pemerintah Arab Saudi dalam penanganan layanan medis.
Selain itu, DPR juga menerima berbagai laporan mengenai konsumsi makanan yang dinilai kurang sesuai dengan cita rasa jemaah asal Indonesia. Persoalan hotel pun ikut disoroti, terutama terkait kapasitas kamar yang dianggap melebihi standar kelayakan.
Timwas DPR menemukan dugaan adanya kamar hotel di beberapa sektor wilayah Makkah yang diisi enam tempat tidur meski kapasitas normalnya hanya untuk empat orang. Temuan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi bersama Kementerian Agama.
Di sisi lain, DPR mengapresiasi langkah pemerintah dalam menekan keberangkatan haji ilegal melalui pengawasan ketat di bandara dan imigrasi. Namun, Selly menilai sosialisasi aturan terbaru dari Pemerintah Arab Saudi masih perlu ditingkatkan agar jemaah lebih memahami ketentuan selama berada di Tanah Suci.
Ia juga menyoroti adanya jemaah yang terpisah dari kelompok kloternya di hotel, sehingga berdampak pada distribusi konsumsi yang tidak merata. Menurutnya, penempatan jemaah seharusnya tetap disesuaikan dengan rombongan masing-masing agar pelayanan lebih optimal.
