Metapos.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman memaparkan pertimbangan pemerintah yang belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan sebagai bencana nasional.
Menurutnya, pemerintah masih memiliki kapasitas untuk menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah tersebut.
“Masalah penerapan bencana nasional, ya. Ya, sementara kita masih sanggup, ya, negara kita masih sanggup. Negara kita masih sanggup,” kata Dudung usai rapat gabungan lintas kementerian di kantor Kemenko Polkam, dikutip Senin (19/10/2026).
Dudung mengakui bahwa penetapan status bencana nasional berpotensi membuka akses bantuan dari negara lain. Ia mengatakan Malaysia juga telah menyampaikan tawaran bantuan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Tawaran tersebut berupa tiga helikopter dan 52 personel yang akan dikerahkan untuk membantu penanganan di lapangan. Meski demikian, Dudung belum memberikan kepastian mengenai keputusan pemerintah terkait penerimaan bantuan tersebut.
“Nah, kemarin juga ada dari Malaysia akan memberikan bantuan. 3 heli, kemudian 52 personel. Bukan masalah bantuannya,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa upaya pemadaman karhutla menghadapi sejumlah hambatan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah peralatan maupun tenaga. Salah satu kendala yang disorot adalah distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung operasional di lapangan.
“Ini juga banyak kendala-kendala, ya, masalah distribusi BBM dan sebagainya. Itu tidak serta merta hanya alutsista, kemudian personel yang diberikan bantuan. Tapi untuk sementara kita masih sanggup lah,” kata Dudung.
Dudung, yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), mengungkapkan bahwa dirinya telah meninjau langsung lokasi kebakaran untuk melihat kondisi sekaligus mempraktikkan proses pemadaman api. Pengalaman tersebut memberinya gambaran mengenai berbagai kesulitan yang dihadapi petugas di lapangan.
Ia menyebut kebakaran hutan dan lahan telah berlangsung selama kurang lebih dua bulan. Meski proses penanganan kabut asap masih menghadapi tantangan besar, Dudung menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mengatasi persoalan tersebut.
“Tapi memang begitu sulitnya bila menangani permasalahan-permasalahan kabut asap ini. Tidak semudah apa yang eh kita bayangkan,” kata Dudung.
