Metapos.id, Jakarta – Meningkatnya perhatian publik terhadap kasus korupsi di sejumlah daerah kembali membuat peran DPRD menjadi sorotan. DPRD tidak hanya berfungsi menyusun peraturan daerah dan membahas anggaran. Lembaga ini juga bertugas mengawasi jalannya pemerintahan daerah agar tetap akuntabel.
Karena itu, pelaksanaan retret Ketua DPRD se-Indonesia di Akademi Militer Magelang menarik perhatian masyarakat. Lemhannas RI menggelar agenda tersebut untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan para peserta.
Selain itu, kegiatan ini memberi ruang bagi pimpinan DPRD untuk meninjau kembali tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka diharapkan mampu menjaga fungsi pengawasan secara tegas dan profesional.
Namun, masyarakat masih menunggu hasil nyata dari kegiatan tersebut. Banyak kalangan menilai pengawasan DPRD terhadap kepala daerah belum berjalan maksimal dalam beberapa tahun terakhir.
Bahkan, hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah kerap dinilai terlalu dekat. Kondisi itu berpotensi melemahkan peran kontrol terhadap kebijakan publik.
Di sisi lain, publik masih melihat berbagai kasus dugaan suap serta penyimpangan anggaran di beberapa wilayah. Karena itu, persoalan integritas masih menjadi tantangan serius.
Retret ini dinilai akan memberi manfaat apabila peserta mampu menghadirkan perubahan konkret. Mereka perlu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik jangka pendek.
Selanjutnya, DPRD perlu mendorong keterbukaan dalam proses legislasi dan pembahasan anggaran. Langkah tersebut penting agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan.
Selain itu, DPRD juga perlu memperkuat sistem etik internal. Penilaian terhadap anggota sebaiknya didasarkan pada kualitas pengawasan dan capaian kerja.
Pada akhirnya, masyarakat akan menilai keberhasilan retret dari langkah nyata setelah kegiatan berakhir. Jika tidak ada perubahan, agenda itu hanya akan dipandang sebagai seremoni semata.
