Metapos.id, Jakarta — Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya masih menyisakan persoalan yang belum terjawab. Salah satu pertanyaan utama adalah siapa pihak yang menjadi penerima sekaligus pengguna hasil penyadapan tersebut.
Selain Listyo Sigit, tiga perwira polisi yang disebut dalam perkara ini yakni mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, serta mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Persoalan mengenai pihak yang berada di balik penggunaan hasil sadapan turut disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf. Ia meminta aparat penegak hukum menelusuri siapa pengguna utama atau main user yang menerima hasil penyadapan terhadap Prabowo.
“Harus diusut sampai siapa user utama dari penyadapan ini,” kata Muzzammil, dalam acara Rakernas PKS di Jakarta Pusat, Minggu (22/11/2026) malam.
Dorongan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab juga datang dari Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Kezia Khatwani. Ia menilai penyelidikan perlu diarahkan hingga menemukan pihak yang diduga menjadi penggagas maupun pemberi instruksi dalam pelaksanaan penyadapan.
“Kepolisian juga perlu menjelaskan siapa aktor intelektual yang menyuruh melakukan (doenpleger), memberikan perintah, menganjurkan (uitlokker) orang lain,” ucap Kezia, dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11/2026).
Menurut Kezia, kepolisian juga perlu membuka informasi mengenai pihak yang mempunyai kewenangan mengakses perangkat penyadapan. Termasuk bagaimana proses penentuan dan pemeriksaan nomor telepon yang dijadikan target.
Tidak hanya itu, penyidik diharapkan menelusuri apakah ada pihak lain yang memperoleh salinan, mengakses, maupun menggunakan informasi dari hasil penyadapan tersebut.
Dalam penjelasannya di hadapan Komisi III DPR RI, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya menyebut Listyo Sigit diduga menjadi penerima akhir atau end user dari aktivitas penyadapan.
“Serta (LSP) menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” kata Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Suyudi memaparkan adanya lima rangkaian proses dalam dugaan penyadapan tersebut. Proses itu dimulai dari pemberian instruksi, provisioning, pelaksanaan penyadapan, penyampaian laporan kepada penerima akhir, hingga penghapusan data.
Dalam tahapan provisioning, Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon sasaran ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Proses tersebut disebut berlangsung tanpa pemeriksaan dan verifikasi mengenai hubungan target dengan perkara pro justitia.
Berikutnya, proses penyadapan dilakukan melalui sistem PLX. Petugas diduga mendengarkan serta mengekspor rekaman komunikasi untuk selanjutnya diolah menjadi transkripsi.
Hasil pemantauan tersebut kemudian dilaporkan melalui sejumlah tingkatan jabatan. Laporan disampaikan kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Irjen Slamet Uliandi sebelum diteruskan kepada Listyo Sigit.
Suyudi juga mengungkap dugaan penghapusan data pada sistem LIMS dan PLX yang berlangsung pada Oktober 2026. Tindakan tersebut disebut dilakukan tim TSU berdasarkan perintah seseorang berinisial AS.
Kendati demikian, identitas pihak yang menjadi pengguna utama atau main user dalam perkara tersebut belum dijelaskan secara terbuka oleh Kapolri. Dalam materi penyidikan, peran Listyo Sigit disebut berkaitan dengan dugaan menggerakkan pihak lain untuk melakukan tindak pidana.
Pengungkapan pihak pemberi perintah, tujuan penyadapan, hingga kemungkinan adanya penerima lain kini menjadi bagian penting yang didesak untuk ditelusuri dalam proses penanganan perkara tersebut.







