Friday, November 20, 2026
Metapos
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • News
  • Ekbis
  • Hukum & Kriminal
  • Sport
  • Internasional
  • Lifestyle & Health
  • Tek & Oto
  • Mozaik
  • Galeri
  • Home
  • Nasional
  • News
  • Ekbis
  • Hukum & Kriminal
  • Sport
  • Internasional
  • Lifestyle & Health
  • Tek & Oto
  • Mozaik
  • Galeri
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • News
  • Ekbis
  • Hukum & Kriminal
  • Sport
  • Internasional
  • Lifestyle & Health
  • Tek & Oto
  • Mozaik
  • Galeri

UU Perampasan Aset Tak Atur TPPU, Ini Kritik Eks Kepala PPATK

Taufik Hidayat by Taufik Hidayat
20 November 2026
in News
UU Perampasan Aset Tak Atur TPPU, Ini Kritik Eks Kepala PPATK

Metapos.id, Jakarta – Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, menyoroti sejumlah aturan dalam Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Yunus secara khusus mempertanyakan tidak dicantumkannya tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagai salah satu kategori kejahatan yang dapat dijerat melalui mekanisme perampasan aset tersebut.

BACA JUGA

Kepala Bakom Sebut Tak Melihat Perwakilan PSI Saat Prabowo Bertemu Pimpinan Parpol

Satu Jam Berbincang, Prabowo Bertemu Empat Mata dengan Putin di KTT APEC

Menurutnya, penelusuran dan pengembalian uang hasil kejahatan seharusnya tidak dibatasi oleh besarnya nominal yang terlibat.

“Dirty money is dirty money. Whatever the amount,” ujar Yunus dalam Obrolan Newsroom (ONR), Kamis (19/11/2026).

Dalam ketentuan yang berlaku, terdapat tujuh kelompok tindak pidana yang menjadi sasaran perampasan aset. Di antaranya korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas.

Yunus menilai, tidak dicantumkannya TPPU dapat menimbulkan celah dalam proses penelusuran kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Ia mencontohkan, seseorang yang memperoleh uang dari korupsi atau perdagangan narkotika, kemudian menyamarkan hasil kejahatannya melalui pencucian uang, berpotensi tidak dapat dijangkau menggunakan undang-undang tersebut untuk tindak pidana TPPU-nya.

“TPPU pun dikeluarkan. Menarik ini kalau orang melakukan tindak pidana asal narkotika, korupsi, kalau dia cuci uang, cuci uangnya enggak bisa dikejar dengan undang-undang ini (Perampasan Aset),” tegasnya.

Persoalan lain yang disampaikan Yunus berkaitan dengan ambang batas nilai aset. UU Perampasan Aset menetapkan nilai minimal Rp1 miliar untuk perampasan aset tanpa putusan pidana.

Ia menganggap ketentuan tersebut berpotensi membatasi penindakan terhadap aset hasil kejahatan yang nilainya berada di bawah batas tersebut.

Padahal, Yunus mengungkapkan bahwa usulan awal mengenai ambang batas perampasan aset berada di angka Rp100 juta.

Tak hanya itu, ia turut mempersoalkan penggunaan pendekatan list of crime atau daftar tindak pidana dalam undang-undang tersebut.

Menurutnya, masih banyak jenis kejahatan lain yang belum tercakup, termasuk penipuan dan tindak pidana di sektor lingkungan hidup serta kehutanan.

Kondisi tersebut dinilai dapat mempersempit ruang gerak penegak hukum dalam melacak dan memulihkan aset yang berasal dari berbagai tindak pidana.

 

Tags: KorupsiMetapos.idPPATKTPPUUU Perampasan AsetYunus Husein
Previous Post

Laba Bersih BTN Melesat 22,6% Jadi Rp2,82 Triliun

Related Posts

Kepala Bakom Sebut Tak Melihat Perwakilan PSI Saat Prabowo Bertemu Pimpinan Parpol
News

Kepala Bakom Sebut Tak Melihat Perwakilan PSI Saat Prabowo Bertemu Pimpinan Parpol

20 November 2026
Satu Jam Berbincang, Prabowo Bertemu Empat Mata dengan Putin di KTT APEC
News

Satu Jam Berbincang, Prabowo Bertemu Empat Mata dengan Putin di KTT APEC

20 November 2026
Prabowo Sebut KTT APEC Berpotensi Datangkan Investasi Rp1.600 Triliun
News

Prabowo Sebut KTT APEC Berpotensi Datangkan Investasi Rp1.600 Triliun

19 November 2026
Polri Periksa Listyo Sigit Cs dalam Penyelidikan Dugaan Makar terhadap Prabowo
News

Polri Periksa Listyo Sigit Cs dalam Penyelidikan Dugaan Makar terhadap Prabowo

19 November 2026
Insiden Ledakan Kilang Migas Cepu, Satu Pekerja Meninggal Dunia
News

Insiden Ledakan Kilang Migas Cepu, Satu Pekerja Meninggal Dunia

19 November 2026
Lutfi Usulkan Dasco Isi Kursi Wakil Presiden Dampingi Prabowo
News

Lutfi Usulkan Dasco Isi Kursi Wakil Presiden Dampingi Prabowo

18 November 2026
  • Kontak Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

© 2026 Metapos - Media Informasi Terkini

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • News
  • Ekbis
  • Hukum & Kriminal
  • Sport
  • Internasional
  • Lifestyle & Health
  • Tek & Oto
  • Mozaik
  • Galeri

© 2026 Metapos - Media Informasi Terkini