Metapos.id, Jakarta – Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, menyoroti sejumlah aturan dalam Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Yunus secara khusus mempertanyakan tidak dicantumkannya tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagai salah satu kategori kejahatan yang dapat dijerat melalui mekanisme perampasan aset tersebut.
Menurutnya, penelusuran dan pengembalian uang hasil kejahatan seharusnya tidak dibatasi oleh besarnya nominal yang terlibat.
“Dirty money is dirty money. Whatever the amount,” ujar Yunus dalam Obrolan Newsroom (ONR), Kamis (19/11/2026).
Dalam ketentuan yang berlaku, terdapat tujuh kelompok tindak pidana yang menjadi sasaran perampasan aset. Di antaranya korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas.
Yunus menilai, tidak dicantumkannya TPPU dapat menimbulkan celah dalam proses penelusuran kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
Ia mencontohkan, seseorang yang memperoleh uang dari korupsi atau perdagangan narkotika, kemudian menyamarkan hasil kejahatannya melalui pencucian uang, berpotensi tidak dapat dijangkau menggunakan undang-undang tersebut untuk tindak pidana TPPU-nya.
“TPPU pun dikeluarkan. Menarik ini kalau orang melakukan tindak pidana asal narkotika, korupsi, kalau dia cuci uang, cuci uangnya enggak bisa dikejar dengan undang-undang ini (Perampasan Aset),” tegasnya.
Persoalan lain yang disampaikan Yunus berkaitan dengan ambang batas nilai aset. UU Perampasan Aset menetapkan nilai minimal Rp1 miliar untuk perampasan aset tanpa putusan pidana.
Ia menganggap ketentuan tersebut berpotensi membatasi penindakan terhadap aset hasil kejahatan yang nilainya berada di bawah batas tersebut.
Padahal, Yunus mengungkapkan bahwa usulan awal mengenai ambang batas perampasan aset berada di angka Rp100 juta.
Tak hanya itu, ia turut mempersoalkan penggunaan pendekatan list of crime atau daftar tindak pidana dalam undang-undang tersebut.
Menurutnya, masih banyak jenis kejahatan lain yang belum tercakup, termasuk penipuan dan tindak pidana di sektor lingkungan hidup serta kehutanan.
Kondisi tersebut dinilai dapat mempersempit ruang gerak penegak hukum dalam melacak dan memulihkan aset yang berasal dari berbagai tindak pidana.






