Metapos.id, Jakarta – Kasatgaswil Aceh Safrizal ZA menyatakan dukungannya penuh terhadap pelaksanaan Padat Karya Tunai di Aceh, yang melibatkan sekitar 20 ribu warga terdampak banjir dan longsor. Program ini dilaksanakan di lokasi-lokasi pembersihan dan pemulihan wilayah terdampak.
“Melalui Padat Karya Tunai yang dibayar harian, warga terdampak mendapat penghasilan sekaligus lingkungannya menjadi bersih. Ini solusi ganda: percepatan pemulihan pascabencana sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujar Safrizal dalam keterangan persnya di Banda Aceh.
Safrizal menambahkan, kegiatan ini berada di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum, baik dari aspek administrasi maupun teknis. Ia juga mengingatkan bahwa konsep serupa pernah diterapkan saat tsunami 2004 dengan program cash for work untuk membersihkan lumpur dan reruntuhan.
“Alhamdulillah, kegiatan ini kini berjalan di belasan wilayah terdampak banjir dan longsor. Kami berharap warga bekerja serius agar dampaknya terasa nyata,” tambah Safrizal.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2026, program Padat Karya Tunai di Aceh menargetkan 20.394 tenaga kerja. Rinciannya, 18.345 untuk Sumber Daya Air, 451 untuk Bina Marga, dan 1.598 untuk Cipta Karya.
“Saat ini kegiatan Padat Karya Tunai berjalan untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di Aceh Tamiang,” jelas Wida, Senin (9/2/2026) di Banda Aceh.
Pendaftaran program ini dibuka sejak 4 Februari 2026 untuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Aceh Selatan. Persyaratan peserta antara lain warga setempat, pria, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki KTP/KK atau Surat Keterangan Domisili dari pejabat setempat.
Safrizal menegaskan, program ini menjadi bagian nyata dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.
“Kami mengapresiasi program Padat Karya Tunai ini karena konkret membantu pembersihan jalan lingkungan, drainase, persampahan, limbah, dan penyediaan air bersih,” pungkas Kasatgaswil Aceh ini.
