Metapos.id, Jakarta – Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, memimpin Rapat Konsolidasi Perdana klaster infrastruktur bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Rabu (28/1/2026). Rapat ini digelar menyusul terbitnya Kepmendagri Nomor 300.2.8-24A Tahun 2026 tentang Sekretariat Tim Pelaksana Satgas PRR Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Rapat yang berlangsung di Kompleks Dinas Perumahan dan Permukiman Aceh tersebut secara khusus membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi klaster infrastruktur, meliputi jalan, jembatan permanen, jembatan bailey, serta infrastruktur sungai seperti irigasi, daerah aliran sungai (DAS), pengaman sungai dan pantai, hingga sumur bor.
Forum ini dihadiri langsung oleh jajaran Kementerian PU, perwakilan Pemerintah Aceh dan DPRA, Korsahli Pangdam Iskandar Muda, serta para Kepala Bappeda, Kepala Dinas PU, dan Kepala Dinas Pengairan dari 18 kabupaten/kota terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh.
Safrizal menegaskan pentingnya akurasi dan sinkronisasi data sejak tahap awal. Menurutnya, validasi data mulai dari Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna), Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), hingga rencana aksi yang disusun Kementerian PU harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui pengecekan langsung di lapangan oleh Satgas.
“Pembagian kewenangan harus jelas, mana yang menjadi tanggung jawab kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat, agar pelaksanaan di lapangan bisa dipercepat,” ujar Safrizal dalam keterangannya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, memaparkan bahwa Kementerian PU telah mengerahkan 1.377 personel, melibatkan 44.954 pekerja—dengan 30.119 di antaranya merupakan tenaga lokal melalui skema padat karya—serta menurunkan 1.937 unit alat berat untuk pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.
Ia juga menyampaikan bahwa Rencana Induk dan Rencana Aksi Kementerian PU telah rampung. Untuk Provinsi Aceh, pada Tahun Anggaran 2026 diusulkan anggaran sebesar Rp39,49 triliun, sejalan dengan arahan Menteri PU untuk menerapkan prinsip Build Back Better atau membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.
Berdasarkan rekap data Posko Satgas Wilayah Aceh yang bersumber dari Jitupasna, klaster infrastruktur mencakup 2.303 ruas jalan, terdiri atas 67 titik jalan nasional, 87 titik jalan provinsi, dan 2.149 titik jalan kabupaten/kota. Selain itu, tercatat 1.091 unit jembatan permanen, dengan rincian 34 jembatan nasional, 98 jembatan provinsi, dan 959 jembatan kabupaten/kota.
Untuk jembatan bailey, terdapat 59 unit, dengan 18 unit telah selesai dibangun, 6 unit masih dalam proses pembangunan, dan 35 unit berada pada tahap perencanaan. Sementara infrastruktur sungai meliputi 892 unit irigasi, 68 kegiatan normalisasi DAS, 612 pengaman sungai, 31 pengaman pantai, serta 44 sumur bor.
Safrizal kembali menekankan pentingnya integrasi dan satu data dalam setiap rapat dan pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, proses overlay data, baik long list maupun short list, menjadi kunci untuk mencegah tumpang tindih pekerjaan antarlevel pemerintahan.
Terkait pembiayaan, Safrizal menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden dan Kasatgas Nasional PRR, dana perimbangan telah dikembalikan ke daerah. Dengan status tanggap darurat yang masih ditetapkan di Provinsi Aceh, mekanisme pengadaan dan pelaksanaan anggaran dapat menggunakan skema kedaruratan.
“Pengadaan berbasis bencana harus segera ditindaklanjuti dengan pembersihan data, agar penentuan kewenangan melalui APBK, APBA, maupun APBN dapat dilakukan secara akuntabel dan transparan,” katanya.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Kota Langsa yang dinilai cepat mengambil peran dalam rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, khususnya jembatan, melalui kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta.
Menutup rapat, Safrizal menyatakan bahwa Satgaswil Aceh akan terus memperbarui progres pelaksanaan, menetapkan skala prioritas, serta mengonsolidasikan klaster lainnya dengan pendekatan kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh.
