Metapos.id, Jakarta – Aksi penolakan terhadap rencana kebijakan wajib militer kembali terjadi di Jerman. Ribuan pelajar dan anak muda turun ke jalan di berbagai kota pada Kamis (06/03) untuk menyuarakan keberatan mereka terhadap rencana pemerintah tersebut.
Di ibu kota Berlin, massa berkumpul di area Potsdamer Platz sebelum melanjutkan aksi dengan berjalan kaki menuju pusat kota.
Kepolisian memperkirakan sekitar 3.000 orang ikut serta dalam demonstrasi tersebut. Sementara itu, pihak penyelenggara menyebut jumlah peserta mencapai sekitar 6.000 orang di Berlin dan sekitar 50.000 orang di lebih dari 130 kota di seluruh Jerman.
Shmuel Schatz (17), juru bicara Komite Mogok Sekolah, menegaskan dirinya tidak ingin dipaksa mempertaruhkan nyawa dalam konflik bersenjata. Ia menilai dalam situasi terburuk, generasi muda dapat dikirim ke medan perang demi kepentingan perusahaan industri pertahanan besar seperti Rheinmetall dan ThyssenKrupp.
Rencana kebijakan ini muncul setelah pemerintah Jerman pada Desember 2025 memperkenalkan rancangan undang-undang layanan militer baru. Dalam aturan tersebut, seluruh pria berusia 18 tahun akan menerima kuesioner terkait minat serta kesiapan mereka untuk bergabung dengan militer Jerman, Bundeswehr.
Pengisian formulir tersebut bersifat wajib bagi laki-laki, sementara perempuan dapat berpartisipasi secara sukarela.
Pemerintah menyatakan kemungkinan untuk memberlakukan kembali sistem wajib militer secara penuh apabila jumlah relawan yang bergabung tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah personel militer hingga sekitar 260.000 prajurit dari jumlah saat ini yang berkisar 180.000 orang. Selain itu, sekitar 200.000 personel cadangan juga direncanakan untuk memperkuat sistem pertahanan nasional.
Komisaris Parlemen untuk Angkatan Bersenjata dari Partai CDU, Henning Otte, bahkan menyampaikan keraguannya terhadap efektivitas sistem perekrutan yang hanya mengandalkan relawan.
Sementara itu, sejumlah organisasi perdamaian melaporkan meningkatnya minat masyarakat untuk mencari informasi mengenai penolakan wajib militer dengan alasan hati nurani. Konstitusi Jerman sendiri menjamin hak warga negara untuk menolak dinas militer serta menyediakan alternatif berupa layanan sipil.
Berdasarkan data Badan Federal Urusan Keluarga Jerman (BAFzA), permohonan penolakan wajib militer pada tahun 2025 mencapai 3.867 kasus. Jumlah tersebut meningkat sekitar 72 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Jerman sebelumnya telah menerapkan sistem wajib militer selama beberapa dekade, namun kebijakan tersebut dihentikan pada tahun 2011. Meski demikian, aturan itu masih dapat diaktifkan kembali apabila parlemen menyatakan keadaan darurat nasional atau kebutuhan mendesak untuk pertahanan negara.
Untuk mengaktifkan kembali kebijakan tersebut, diperlukan dukungan dua pertiga suara di parlemen Jerman atau Bundestag.
Jika keadaan darurat ditetapkan, pria berusia antara 18 hingga 60 tahun secara teori dapat dipanggil untuk menjalani dinas militer.
Aksi pada Kamis ini merupakan mogok sekolah nasional kedua yang terjadi di Jerman. Pada Desember 2025 lalu, sekitar 55.000 orang juga melakukan aksi serupa di 90 kota untuk menyampaikan penolakan terhadap kebijakan tersebut.
